Page 3 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 3
Judul Simalakama Anies soal UMP: Tak Naik Didemo Buruh, Naik Digugat
Pengusaha
Nama Media kumparan.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/simalakama-anies-soal-ump-
tak-naik-didemo-buruh-naik-digugat-pengusaha-1x91mGnvwag
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-12-20 08:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Nurjaman (Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta) Dan kami
pastikan Apindo DKI Jakarta akan melakukan upaya-upaya hukum dan lainnya termasuk
melakukan gugatan ke PTUN
neutral - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia
(HIPPI) DKI Jakarta) Kita harus hormati itikad baik pak Gubernur DKI yang ingin
memperjuangkan nasib warganya, namun demikian semua ada dasar hukum dan regulasinya.
Di sinilah peran Kementerian Tenaga Kerja bagaimana mampu mengawal regulasi yang ada
memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, karena menyangkut UMP merupakan
kepentingan bersama antara pengusaha dan pekerja
Ringkasan
Kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) bak simalakama bagi Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan. Buruh berkali-kali menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota lantaran UMP hanya naik
0,85 persen.
SIMALAKAMA ANIES SOAL UMP: TAK NAIK DIDEMO BURUH, NAIK DIGUGAT
PENGUSAHA
Kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) bak simalakama bagi Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan. Buruh berkali-kali menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota lantaran UMP hanya naik
0,85 persen.
Kini saat kenaikan ditambah jadi 5,1 persen, giliran para pengusaha yang bakal menggugat.
Keputusan Anies dinilai melanggar aturan Kementerian Ketenagakerjaan. Berikut
2
