Page 4 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 4
rangkumannya: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi kenaikan UMP dari 0,85 persen
menjadi 5,1 persen. Kenaikan upah yang semula hanya sekitar Rp 37.000, kini jadi Rp 225.667.
Langkah tersebut ditempuh setelah buruh berkali-kali menggelar aksi demonstrasi di Balai Kota
DKI Jakarta. Kepada buruh kala itu Anies mengaku kenaikan gaji tersebut terlalu kecil.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan akan menggugat Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait keputusan kenaikan UMP DKI
Jakarta untuk tahun 2022 tersebut.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta Nurjaman mengatakan,
pihaknya sangat menyayangkan keputusan tersebut karena memberatkan pengusaha.
“Dan kami pastikan Apindo DKI Jakarta akan melakukan upaya-upaya hukum dan lainnya
termasuk melakukan gugatan ke PTUN,” ujar Nurjaman kepada kumparan, Sabtu (18/19).
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman
Simanjorang menyatakan, revisi UMP ini harus ada dasar hukumnya. Sarman meminta
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk memberi kepastian hukum.
"Kita harus hormati itikad baik pak Gubernur DKI yang ingin memperjuangkan nasib warganya,
namun demikian semua ada dasar hukum dan regulasinya. Di sinilah peran Kementerian Tenaga
Kerja bagaimana mampu mengawal regulasi yang ada memberikan kepastian hukum bagi dunia
usaha, karena menyangkut UMP merupakan kepentingan bersama antara pengusaha dan
pekerja," kata Sarman dalam keterangan resmi, Minggu (19/12).
3
