Page 411 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021
P. 411
menggunakannya sebagai tambahan untuk keperluan sehari-hari," terang Anies kepada
wartawan, Sabtu (18/12/2021). Anies berharap, kenaikan itu dapat digunakan secara bijak oleh
para pekerja. Agar, uang itu bisa lebih bermanfaat.
"Yang lebih penting adalah melalui kenaikan UMP yang layak ini, kami berharap daya beli
masyarakat atau pekerja tidak turun," tuturnya. Anies menegaskan, menaikkan UMP DKI Jakarta
menjunjung asas keadilan bagi pihak pekerja, perusahaan, dan Pemprov DKI Jakarta. Sebagai
gambaran, pada tahun tahun sebelum pandemi Covid-19, rata-rata kenaikan UMP di DKI Jakarta
selama 6 tahun terakhir adalah 8,6persen.
"Kami menilai kenaikan 5,1persen ini suatu kelayakan bagi pekerja dan tetap terjangkau bagi
pengusaha. Ini juga sekaligus meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Ini wujud
apreasi bagi pekerja dan juga semangat bagi geliat ekonomi dan dunia usaha. Harapan kami ke
depan, ekonomi dapat lebih cepat derapnya demi kebaikan kita semua," tutur Anies.
Data Pendukung Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2022, berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS) DKI Jakarta, rerata inflasi di Ibu Kota selama Januari-November 2021 sebesar 1,08persen.
Adapun, rerata inflasi nasional selama Januari-November 2021 sebesar 1,30persen.
Sementara itu, dalam kurun waktu 6 tahun terakhir (2016 - 2021) rata-rata kenaikan UMP DKI
Jakarta dengan mempertimbangkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional adalah
sebesar 8,6persen.
Sebelumnya, pada 22 November 2021, Gubernur Anies melayangkan surat nomor 533/-085.15
tentang Usulan Peninjauan Kembali Formula Penetapan Upah Minumum Provinsi (UMP) 2022
kepada Menteri Ketenagakerjaan RI.
Melalui surat itu, Gubernur Anies menyampaikan bahwa kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang
sebelumnya hanya Rp37.749,- atau 0,85persen, masih jauh dari layak dan tidak memenuhi asas
keadilan. Hal itu disebabkan peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi di
DKI Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengkaji ulang formula UMP tahun 2022 menggunakan
variabel inflasi (1,6%) dan variabel pertumbuhan ekonomi nasional (3,51%). Dari kedua variabel
itu, maka keluar angka 5,11% sebagai angka kenaikan UMP tahun 2022.
Sejalan dengan penetapan UMP, Pemprov DKI Jakarta berusaha untuk meningkatkan
kesejahteraan pekerja dan mengurangi biaya hidup pekerja dengan memberikan kebijakan
berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan murah, dan biaya personal pendidikan
bagi keluarga pekerja. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan Upah
Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp4.453.935.
Menurut dia, penetapan UMP tahun ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang menjadi acuan bagi seluruh wilayah Indonesia. Adapun ketentuan tercantum
pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta rumusan yang ada dalam
Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Pengupahan yang berlaku
bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
"Jadi, sudah ditetapkan besaran Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar
Rp4.453.935,536 (empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima
ratus tiga puluh enam rupiah)," kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu 21 November 2021.
Setelah mendapatkan kritikan dari elemen buruh, maka Anies pun bersurat kepada Kemenaker
untuk segera merevisi formula penetapan UMP DKI Tahun 2022. Disadur dari Sindonews.com
Gubernur DKI Jakarta UMP 2022 Tambahan Menteri Ketenagakerjaan RI.
410
