Page 52 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021

Ringkasan

Tenaga kerja di Tanah Air masih mengalami kendala yang sangat pelik dalam urusan
keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Salah satu contoh kasus yang menandakan belum
berlangsungnya penerapan K3 yang baik di Indonesia ialah pelecehan seksual yang terjadi
kepada pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Undang-Undang No 1/1970 yang mengatur
keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dinilai sudah ketinggalan zaman dari perlu diperbarui.
UU itu hanya menghukum denda Rp 100.000 bagi pelanggar aturan keselamatan kerja.

KEKERASAN DI TEMPAT KERJA KISAH USANG YANG TERUS BERULANG

Undang-Undang No 1/1970 yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dinilai
sudah ketinggalan zaman dari perlu diperbarui. UU itu hanya menghukum denda Rp 100.000
bagi pelanggar aturan keselamatan kerja.

Tenaga kerja di Tanah Air masih mengalami kendala yang sangat pelik dalam urusan
keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Salah satu contoh kasus yang menandakan belum
berlangsungnya penerapan K3 yang baik di Indonesia ialah pelecehan seksual yang terjadi
kepada pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Pria berinisial MS mendapat perlakuan tidak senonoh oleh beberapa rekan kerjanya di KPI Pusat.
Tidak hanya mendapat kekerasan verbal dan fisik, kekerasan seksual juga menderanya.
Kasus itu sempat heboh di jagat maya saat MS yang merupakan korban memberanikan diri untuk
menceritakan hal yang dialaminya. Sampai saat ini, kasus itu masih belum menemui titik temu
dan para pelaku masih tetap bekerja di KPI Pusat.

Kordinator Program untuk Penghapusan Kekerasan di Tempat Kerja, International Labour
Organization (ILO), Reti Sudarto, menekankan ada tiga hal yang dapat menyebabkan terjadinya
kekerasan di tempat kerja. Pertama, kekerasan yang terjadi di antara sesama rekan kerja. Kedua,
dilakukan oleh atasan kepada bawahan, atau kepada sesama rekan kerja yang lebih senior atau
memiliki kewenangan atau kekuasaan.

“Ini yang jarang terjadi, dari bawahan ke atasan. Namun, kalau ini terjadi, biasanya dialami oleh
atasan perempuan yang dilakukan oleh bawahan laki-laki yang menyebabkan ketidakamanan di
tempat kerja," ungkapnya dalam Konferensi Pers Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan
International Labour Organization (ILO) bertajuk Meningkatkan K3 dan Budaya Tempat Kerja
yang Bebas Kekerasan, Selasa (14/12) lalu.

Ketiga, lanjut Reti, ialah kekerasan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Kekerasan itu bukan
dilakukan rekan kerja atau atasan/ bawahan, tapi dilakukan oleh klien, pelanggan, narasumber,
pasien, dan lainnya.

Guna mengatasi permasalahan itu, sambungnya, juga dapat diatasi dengan tiga hal. Pertama,
diperlukan pencegahan, baik dilakukan oleh pemerintah maupun perusahaan.

"Misalnya pernyataan zero tolerance atau tidak menoleransi adanya kekerasan di tempat bekerja
dan harus dikenai sanksi. Jadi semua orang tahu bahwa hal ini tidak boleh dilakukan," ujar Reti.

Kedua, lanjutnya, diperlukan penegakan hukum yang jelas. Hal itu meliputi terjadinya proses
pengaduan, perlindungan terhadap pembalasan atau balas dendam, serta perlu adanya
dukungan hukum, sosial, medis, dan administrasi.

51