Page 53 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 DESEMBER 2021

Ketiga, tegas Reti, perlu adanya panduan dan pelatihan yang terus-menerus untuk
menghentikan kekerasan di tempat kerja. Pelatihan meliputi bimbingan, penyebaran informasi
soal dampak kekerasan di tempat kerja, dan kampanye kesadaran publik untuk menghentikan
hal itu.

Di diskusi yang sama, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Sasmito menilai masih
terjadinya berbagai kasus kekerasan di Tanah Air disebabkan oleh regulasi atau Undang-Undang
mengenai K3 yang sudah sangat ketinggalan zaman dan perlu diperbarui. Pasalnya, UU yang
mengatur K3 itu hanya tertuang dalam UU No 1/1970 tentang Keselamatan Kerja dan UU No
23/1992 tentang Kesehatan.

“Kita tahu UU K3 yang ada saat ini sudah sangat jauh sekali, dari tahun 1970, ejaannya pun
masih menggunakan ejaan lama. Ini artinya memang dari segi regulasi, kita tidak bisa berharap
banyak walau dari Kementerian Ketenagakerjaan sudah ada peraturan menteri ketenagakerjaan
kemudian peraturan presiden juga sudah dikeluarkan. Tapi dari segi UU, ini sudah sangat tua
dan butuh disegarkan kembali." kata Sasmito.

Ia memerinci, ketidakjelasan regulasi juga berdampak pada tidak takutnya para pelaku untuk
melakukan kekerasan di tempat kerja. Pasalnya, sanksi yang tertuang di UU yang mengatur
mengenai K3 tersebut hanya mengenakan sanksi sebesar Rp 100 ribu bagi para pelaku yang
melanggar aturan.

"Jadi kalau perusahaan disuruh memberikan helm dan rompi antipeluru supaya pekerja mereka
aman bekerja, mungkin mereka lebih baik membayar sanksi daripada membelikan helm dan
rompi antipeluru. Artinya, memang dari segi peraturan per-undang-undangan masih perlu
diperbarui." tuturnya.

Butuh dukungan DPR

Dalam paparannya di diskusi tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengaku miris
dengan maraknya kasus kekerasan yang terjadi kepada para pekerja di Indonesia. Guna
mencegah terus berlangsungnya hal itu, dia bersama konfederasi serikat pekerja dan buruh serta
asosiasi pengusaha mendorong DPR untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) agar perlindungan terhadap kekerasan di tempat
kerja menjadi lebih baik ke depannya.

"Saya dengar RUU ini sudah dibawa ke rapat paripurna untuk menjadi isu inisiatif DPR. Tinggal
berikutnya pemerintah akan merespons dengan membahas bersama DPR. Mudah-mudahan
segera dibahas antara DPR dan pemerintah," tegas Ida.

Menurutnya, isu kekerasan dan pelecehan seksual, termasuk di dunia kerja, menjadi isu yang
harus segera diatasi. Pasalnya, hal itu sudah merebak ke mana-mana, bahkan ada di tempat
yang secara nalar dianggap tidak mungkin terjadi yakni di lembaga pendidikan keagamaan.

Dalam kondisi tersebut, menurutnya, pemerintah akan terus menjalankan berbagai upaya
perlindungan pekerja dari kekerasan dan pelecehan di tempat kerja di masa pandemi dengan
inovasi dan memanfaatkan teknologi yang ada.

"Pemerintah terus melakukan program pengawasan dan pembinaan ketenagakerjaan. Ini dalam
rangka mendorong budaya tempat kerja bebas kekerasan dan pelecehan," tuturnya.

Dia menekankan Kemenakerpada 23 November 2021 lalu juga telah menyelenggarakan
workshop tingkat ASEAN bagi pengawas ketenagakerjaan tentang kekerasan dan pelecehan di
lingkungan kerja.

52