Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2019
P. 108
Kegiatan ini juga berkaitan dengan implementasi pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan
melalui OSS.
"Badan usaha yang akan menjalankan kegiatan usaha wajib memiliki Nomor Induk
Berusaha (NIB) yang dapat dilakukan melalui OSS. Untuk dapat menerbitkan NIB,
perusahaan diwajibkan mengisi data-data, Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP)
BPJS Ketenagakerjaan," katanya.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto Hariyanto
mengatakan, instasinya sangat mendukung adanya program jaminan sosial
ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan ini, sehingga seluruh pekerja di wilayah
Kota Mojokerto ini dapat terlindungi.
Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)
Kota Mojokerto juga mendukung penerapan sistem OSS, karena lebih memudahkan
badan usaha mengurus perizinan.
"Untuk perusahaan besar kebanyakan sudah memiliki kesadaran mengenai manfaat
mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata
Sekretaris Dinas Penanaman Modal PTSP Kota Mojokerto Kurnia Rochim.
Sampai akhir tahun 2018, jumlah badan usaha di wilayah Kota Mojokerto yang
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sekitar 400 perusahaan, dengan tenaga
kerja sebanyak 10.742 orang.
BPJS Ketenagakerjaan Mojokerto telah membayarkan klaim Jaminan Kematian
(JKM) sebesar Rp1,2 miliar kepada 41 pekerja, kemudian klaim Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK) untuk 195 pekerja dengan nilai Rp806 Juta.
Sedangkan jumlah tenaga kerja yang mengalami putus kerja atau putus kontrak dan
mengajukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak 912 pekerja dengan nilai yang
dibayarkan Rp12,2 miliar, dan klaim Jaminan Pensiun (JP) dikeluarkan sekitar Rp271
juta kepada 268 pekerja.
Pewarta : Indra Setiawan
Editor: Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019
Page 107 of 124.
