Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2019
P. 113

Title          DISNAKERTRANS SITUBONDO TEMUKAN PERUSAHAAN BAYAR GAJI TAK SESUAI UMK
                Media Name     jatim.antaranews.com
                Pub. Date      28 Maret 2019
                               https://jatim.antaranews.com/berita/285841/disnakertrans-situbondo-tem ukan-
                Page/URL
                               perusahaan-bayar-gaji-tak-sesuai-umk
                Media Type     Pers Online
                Sentiment      Positive

               DISNAKERTRANS SITUBONDO TEMUKAN PERUSAHAAN BAYAR
               GAJI TAK SESUAI UMK
               Situbondo (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Situbondo,
               Jawa Timur, mendapati sejumlah perusahaan di wilayah setempat yang membayar
               gaji karyawannya tidak sesuai upah minimum kabupaten (UMK).

               "Hasil monitoring kami di lapangan memang masih bervariasi, masih ditemukan
               perusahaan tidak mematuhi peraturan berkaitan dengan gaji karyawannya," kata
               Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Situbondo
               Junaidi di Situbondo, Kamis.

               Padahal, lanjut dia, ketentuan membayar gaji karyawan sesuai UMK itu merupakan
               kewajiban bagi setiap perusahaan.

               Ia menjelaskan, sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
               188/665/KPTS/013/2018 tentang UMK tahun 2019, maka UMK di Situbondo sebesar
               Rp1.763.267. Nilai tersebut lebih rendah dibanding Kabupaten Bondowoso sebesar
               Rp1.801.406.

               "Bagi perusahaan yang tak mampu membayar karyawannya sesuai UMK,
               seharusnya melakukan penangguhan, karena Gubernur Jawa Timur telah memberi
               kesempatan 10 hari sebelum UMK diberlakukan sejak 1 Januari 2019," paparnya.

               Menurut Junaidi, jika belum ada surat penangguhan, maka setiap perusahaan harus
               membayar gaji karyawannya sesuai UMK.

               Selain itu, Disnakertrans juga menemukan masih banyak perusahaan tidak patuh
               Undang-Undang Ketenagakerjaan, seperti tidak mengikutisertakan karyawannya di
               BPJS Ketenagakerjaan.

               "Oleh karena itu, kami pasti akan memberi tindakan, terutama bagi perusahaan
               besar yang memiliki kemampuan finansial cukup. Tindakan pertama pasti berupa
               surat teguran," ucapnya..














                                                      Page 112 of 124.
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118