Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2019
P. 26
Usulan tersebut sudah diserahkan ke Gubernur Jawa Barat.
"Prosesnya, sampai saat ini surat dari Plt Bupati Cianjur sudah disampaikan ke
Gubernur Jawa Barat berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan. Sekarang tinggal
menunggu pertimbangan atau ketetapan dari Gubernur," kata Plt Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur , Heri Supardjo, didampingi
Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Cianjur Gagan Rusganda, Jumat
(1/11/2019).
Ia mengatakan, rapat Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah,
pengusaha, dan serikat buruh, dilakukan beberapa hari lalu. Berdasarkan aturan,
UMK tahun depan naik sebesar 8,51% dari sebelumnya.
Penetapan kenaikan besaran UMK mengacu kepada Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019
tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk
Domestik Bruto Tahun 2019.
Pada surat edaran itu disebutkan, penaikan UMP dan UMK di 2020 didasari data
dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengacu inflasi nasional sebesar 3,39% dan
pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12%.
"Kami di daerah mengikuti aturan itu," katanya.
UMK Cianjur tahun ini sebesar Rp 2.336.049. Terjadi kenaikan kisaran lebih kurang
Rp198 ribu untuk UMK tahun depan.
5. Kabupaten Cirebon Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Kabupaten Cirebon , mengusulkan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) Kabupaten Cirebon diusulkan naik sebesar 8,51
persen.
Kenaikan 8,51 persen tersebut, dari angka Rp 2.024.160, menjadi Rp 2.196.416.
Kenaikan tersebut, berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor
Bm/308/HI.01.00/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019, tentang penyampaian data
tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2019.
Kepala Disnakertrans Kabupaten Cirebon , Abdullah Subandi, mengatakan,
bersama tim dewan pengupahan akan melakukan rapat koordinasi yang akan
dilakukan awal November atau pertengahan November.
"Dalam rakor tersebut akan membahas ketetapan UMK, untuk angka kenaikan
disesuaikan dengan inflasi," kata Abdullah saat dihubungi, Jumat (1/11/2019)
Abdullah mengatakan, sejak dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 78 tahun
2015, pengupahan tidak lagi berdasarkan KHL karena UMK lama ditambah dengan
produk domestik regional bruto dan inflasi.
Page 25 of 102.
