Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2019
P. 45
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terus menuntut agar Upah Minimun
Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2020 naik sebesar 15 persen. Tuntutan ini disuarakan
kaum buruh melalui berbagai aksi unjuk rasa yang digelar di beberapa daerah.
Senin (18/11/2019) ribuan buruh di Kabupaten Bogor melakukan aksi unjuk rasa di
Kantor Bupati dan Dinas Ketenagakerjaan Bogor.
Selanjutnya, pada hari Selasa-Rabu 19-20 November 2019, buruh Jawa Timur yang
akan melakukan aksi di Kantor Gubernur Jawa Timur.
Disusul kemudian buruh Jawa Barat yang akan melakukan aksi pada hari Rabu-
Kamis 20-21 November 2019 di Kantor Gubernur Jawa Barat.
Sebelumnya, buruh di Bekasi, Cirebon, Tangerang, dan Kepulauan Riau sudah
melakukan aksi dengan tuntutan yang sama. Selain itu, buruh-buruh di berbagai
daerah yang lain juga akan bergerak untuk menolak penetapan UMK berdasarkan
PP 78/2015.
Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan, tuntutan dalam aksi ini secara khusus adalah
menolak Penetapan UMK 2020 berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun
2015 dan menuntut kenaikan UMK 2020 sebesar 15 persen.
Selain itu, KSPI juga menuntut agar pemerintah memperkecil disparitas upah antar
daerah adalah dengan menaikkan upah kabupaten/kota yang masih rendah lebih
tinggi. Bukan dengan menahan agar upah di daerah yang sudah relatif tinggi
kenaikannya rendah.
"Kami juga menuntut upah minimum sektoral dibelakang di seluruh
Kabupaten/Kota; serta menyuarakan penolakan terhadap kenaikan Iuran BPJS
Kesehatan," lanjutnya.
Sebagaimana diketahui, pada tanggal 21 November 2019, para Gubernur sudah
harus menetapkan besaran UMK 2020. Untuk itu, KSPI menegaskan aksi buruh akan
semakin masif.
UMP DKI Jakarta 2020 Ditetapkan Rp 4.267.349
Pemprov DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2020
sebesar Rp 4.267.349. Nilai tersebut naik sekitar Rp 300 ribu dari semula Rp
3.940.973 juta pada 2019.
"Besaran UMP DKI 2020 sebesar Rp 4.267.349," kata Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan, di Balai Kota Jakarta, Jumat (1/11/2019).
"Persentase naik 8,51 persen. Penetapan ini sesuai dasar hukum berlaku," ucap
Anies.
Kenaikan UMP berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015
tentang Pengupahan, yakni adanya kenaikan sebesar 8,51 persen dari UMP 2019.
Page 44 of 102.
