Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2019
P. 47

Title          DEWAN PENGUPAHAN NUNUKAN USULKAN UMK RP3.001.804
               Media Name     jogja.antaranews.com
               Pub. Date      19 November 2019
                              https://jogja.antaranews.com/nasional/berita/1170203/dewan-pengupahan- nunukan-
               Page/URL
                              usulkan-umk-rp3001804
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive







               Nunukan - Dewan Pengupahan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mengusulkan
               upah minimum kabupaten (UMK) 2020 rata-rata sebesar Rp3.001.804.

                Hal ini berdasarkan hasil rapat yang dihadiri seluruh pemangku kepentingan di
               Kantor Bupati Nunukan, Senin.

                Pada rapat tersebut disepakati juga Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK)
               untuk sektor perkebunan sebesar Rp3.002.804 dan Rp3.051.804 pada sektor
               pertambangan.

                Pengurus Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Kabupaten Nunukan, Magun
               Vincentius di Nunukan, Selasa menyebutkan besaran usulan UMK untuk tahun 2020
               telah sesuai dengan kesepakatan bersama dengan perwakilan perusahaan-
               perusahaan pada rapat dengan Dewan Pengupahan Nunukan.


                 Sebenarnya, awalnya UMK tahun 2020 diusulkan sebesar Rp3.083.182 dengan
               mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan
               dan berdasarkan data yang direkomendasikan oleh Kementerian Tenaga Kerja
               namun perusahaan menolak dengan alasan terlalu memberatkan.

                Oleh karena itu, dia berpandangan, besaran yang disepakati itu telah sesuai
               dengan kemampuan perusahaan dan pekerja yang diwakili oleh SBSI.


                "Saya sudah keliling di perusahaan-perusahaan memang kemampuannya hanya
               sebesar itu. Pekerja pun tidak keberatan," ujar Vincentius.


                Ia mengakui, UMK sebesar Rp3.001.804 ini tidak sesuai dengan acuan yang
               direkomendasikan oleh Kementerian Tenaga Kerja yang mempertimbangkan
               komponen yang diperhitungkan diantaranya inflasi dan pertumbuhan ekonomi.


                Vincentius mengatakan, usulan awal tersebut ditolak oleh perwakilan pengusaha,
               terutama pengusaha kelapa sawit karena dinilai sangat memberatkan perusahaan.


                Berbeda dengan sebelumnya, kalangan buruh kali ini tidak terlalu ngotot menuntut
               adanya kenaikan UMK karena memaklumi situasi sulit yang dialami oleh para
               pengusaha.


                SBSI Nunukan tentunya tetap mempertimbangkan kelangsungan kondisi
               perusahaan agar tidak terjadi PHK karena memang situasi sedang lesu.




                                                       Page 46 of 102.
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52