Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 NOVEMBER 2019
P. 68
"LTSA ini adalah bagian dari layanan publik. Semua layanan di sini, tujuannya agar
tidak mempersulit rakyat untuk perizinan," kata Yoyok.
Masing-masing instansi, lanjut Yoyok memiliki peran. Misalnya saja dari Dinkes,
untuk mendapatkan rekomendasi kesehatan bagi calon pekerja migran Indonesia
(CPMI). Selama ini tes kesehatan dilakukan di rumah sakit yang ada di Kota Malang.
Rapat pembentukan LTSA tahap awal ini membahas mengenai kesulitan-kesulitan
atau kendala yang dihadapi oleh masing-masing instansi. Yoyok berharap, kendala
itu dapat segera teratasi. Pasalnya, implementasi UU yang menjadi payung hukum
LTSA akan diimplementasikan pada awal Januari 2020 mendatang.
"Januari sudah diterapkan, jadi diharapkan sebelum itu sudah komplet," tegasnya.
Yoyok berpesan kepada para peserta rapat agar menyampaikan hasil hari ini
kepada pimpinan mereka masing-masing.
Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja (Penta), Disnaker
Kabupaten Malang, Rahmat Yuniman menjelaskan, rapat koordinasi ini membahas
mengenai teknis dan operasional. Nantinya, imbuh Yuniman, akan ada pertemuan
lebih lanjut.
"Nanti akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas hal ini," ujar Yuniman.
Yuniman menambahkan, untuk pembahasan mengenai pembiayaan yang akan
dicover oleh BNI, masih terus berlanjut. Bahkan, berdasarkan informasi yang
didapatkan oleh Yuniman bahan untuk MoU dan perjanjian kerjasama (PKS) sudah
sampai di meja Sekretaris Daerah. Kemudian, dilanjutkan ke Bupati Malang.
"Setelah tanda tangan MoU baru dilanjutkan dengan PKS," Yuniman mengakhiri.
Page 67 of 102.
