Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 AGUSTUS 2019
P. 22
Hanif menambahkan wacana penambahan dua program jamsos itu juga belum
dibicarakan dengan Presiden. Menaker ingin hal Ini agar bisa menjadi diskusi publik
baik di kalangan serikat pekerja dan dunia usaha. "Jika nanti hasil diskusi publik
ternyata tidak setuju, ya tidak apa-apa," ujarnya.
Dengan adanya kedua program itu, nantinya, di satu sisi ekosistem ketenagakerjaan
harus diperbaiki dan bisa lebih responsif terhadap pasar kerja yang makin fleksiel. Di
sisi lain, juga perlindungannya perkuat dengan dua program jamsos di BPJS
Ketenagakerjaan.
"Yang jelas, Ini masih wacana, masih diskusi. Justru untuk memastikan pasar kerja
yang makin dinamis dan fleksibel, bisa kita antisipasi lebih baik dari sisi
perlindungan kepada tenaga kerja," kata Hanif.
Saat ini ada lima program jaminan sosial yang dimiliki pemerintah. Pertama, jaminan
kesehatan dikelola BPJS Kesehatan. Empat program lain yang dikelola BPJS
Ketenagakerjaan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK),
Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun.
Menaker mengungkapkan wacana penambahan dua program jamsos sekaligus
memperkuat jaminan sosial merupakan salah satu Pekerjaan Rumah (PR) bangsa
Indonedia dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan di masa depan.
Dua PR lainnya, lanjut Menaker, yaitu menyiapkan SDM yang berkualitas dengan
terobosan melalui pelatihan vokasi dan perbaikan ekosistem ketenagakerjaan di
tengah perkembangan dunia yang mengarah ke berbagai bentuk relasi ekonomi
yang sifatnya jauh lebih fleksibel.
Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, secara terpisah, mengatakan bahwa hal
itu manjadi tentu masukan bagi pihaknya. "Meski demikian, penambahan program
baru harus dibahas oleh para pemangku kepentingan antara lain pemerintah dan
DPR," ujarnya.
Page 21 of 91.
