Page 149 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019
P. 149
Title APINDO SEBUT KOTA BEKASI TAK WAJIB TERAPKAN UMK: ITU JELAS DISEBUTKAN DI SE
MENTERI TENAGA KERJA
Media Name jakarta.tribunnews.com
Pub. Date 15 November 2019
Page/URL https://jakarta.tribunnews.com/2019/11/15/apindo-sebut-kota-bekasi-tak -wajib-
terapkan-umk-itu-jelas-disebutkan-di-se-menteri-tenaga-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar BEKASI SELATAN - Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo menyebutkan bahwa, Kota Bekasi merupakan wilayah
yang masuk kategori tidak wajib menerapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota
(UMK) .
Anggota Dewan Pengupahan Kota Bekasi dari unsur Apindo, Nugroho,
menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 disebutkan UMK
dapat diatur di suatu daerah, kemudian diperkuat dengan surat edaran Menteri
Tenaga Kerja (Menaker) yang memaparkan bahwa UMK itu dapat diartikan tidak
wajib.
"Dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja tanggal 15 Oktober 2019, itu di angka 5
jelas-jelas disebutkan bahwa UMK itu dapat artinya tidak wajib, wajib jika di daerah
tersebut mampu melaksanakan upah minimum di atas upah provinsi," jelas Nugroho
di kantor Disnaker Kota Bekasi, Kamis, (14/11/2019).
Di Kota Bekasi, Nugroho berdalih bahwa, 70 persen perusahaan di wilayah
setempat tidak mampu melaksanakan UMK 2019 senilai Rp. 4.229.756. Hal ini
berkaitan dengan kemampuan perusahaan di Kota Bekasi yang mayoritas tidak
dapat memenuhi nilai upah yang ditetapkan.
"Wajib jika di daerah tersebut mampu melaksanakan upah minimum di atas upah
provinsi nah Kota Bekasi yang 70 persen itu ternyata tidak mampu melaksanakan
UMK 2019, jelas-jelas kok gitu kan, bisa kita buktikan,pemerintah enggak punya
data itu," ungkapnya.
APINDO tidak menyebut apakah Kota Bekasi seharusnya menerapkan Upah
Minimum Provinsi (UMP). Adapun UMP Jawa Barat jauh di bawah UMK, tahun 2020
saja yang baru diputuskan Gubernur, nilai angkanya sebesar Rp 1.810.351 per
bulan.
Hal ini yang mendasari APINDO menolak kenaikan UMK 2020, selama rapat
pembahasan kenaikan, mereka sama sekali tidak mengusulkan angka kenaikan.
Page 148 of 211.
