Page 153 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019

Title ASPEK MINTA MENAKER BIJAK SOAL PENGUPAHAN DI DAERAH
Media Name sindonews.com
Pub. Date 15 November 2019
https://metro.sindonews.com/read/1459155/170/aspek-minta-menaker-bijak -soal-
Page/URL
pengupahan-di-daerah-1573802626
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) menolak kebijakan pemerintah pusat yang akan
menghapus upah minimum kabupaten/kota hingga UMK sektoral dan mengganti
menjadi satu sistem pengupahan di daerah.

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat meminta, agar Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziah lebih bijaksana dalam memutuskan kebijakan tersebut
dengan lebih adil. Sehingga nasib pekerja/buruh tidak semakin buruk.

"Dipastikan apabila rencana Menaker tersebut jadi dilaksanakan maka akan
memperburuk ekonomi negara, yang akan ditandai dengan daya beli masyarakat
yang semakin menurun," kata Mirah kepada SINDOnews, Jumat (15/11/2019).

Menindak lanjuti hal tersebut, menurut dia, seharusnya Menaker lebih
memprioritaskan untuk menghapus Peraturan Pemerintah No.78/2015 tentang
Pengupahan karena telah melanggar Undang-Undang yang lebih tinggi, yaitu UU
No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan mengembalikan sistem
pengupahan berbasis survei kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai dasar
menentukan upah minimum, baik di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten.

"Wilayah yang masuk kategori miskin akan sulit mengejar UMK di tingkat provinsi,
sedangkan wilayah yang UMK nya sudah lebih tinggi akan terhambat kenaikan UMK-
nya karena harus menahan laju upahnya agar tidak memberatkan masyarakat,"
terangnya.

Untuk itu, Mirah mendorong Menaker untuk memfungsikan Lembaga Kerja Sama
Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional dalam menyusun regulasi
ketenagakerjaan.

"Kita berharap regulasi yang dihasilkan benar-benar melalui pembahasan dan
mempertimbangkan usulan perwakilan dari pihak-pihak yang mewakili kepentingan
dalam dunia usaha dan tenaga kerja," tandasnya.

Page 152 of 211.