Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019
P. 160

Title          SERIKAT PEKERJA TOLAK RENCANA PENGHAPUSAN SKEMA UMK
               Media Name     tribunnews.com
               Pub. Date      15 November 2019
                              https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/11/15/serikat-pekerja-tolak-ren cana-
               Page/URL
                              penghapusan-skema-umk
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Negative









               JAKARTA -  Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia menolak wacana
               Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang ingin menghapus skema upah
               minimum kabupaten/kota (UMK).

                "Dipastikan apabila rencana Menaker (Menteri Ketenagakerjaan) tersebut jadi
               dilaksanakan maka akan memperburuk ekonomi negara, yang akan ditandai dengan
               daya beli masyarakat yang semakin menurun," kata Presiden Aspek Indonesia
               Mirah Sumirat  dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/11/2019).


                Mirah mengatakan, rencana menghapus UMK dan UMK Sektoral justru akan
               menghambat pertumbuhan ekonomi karena makin menggerus daya beli
               masyarakat.


                Wilayah yang masuk kategori miskin akan sulit mengejar UMK di tingkat provinsi.

                Sedangkan wilayah yang UMK nya sudah lebih tinggi akan terhambat kenaikan
               UMK-nya karena harus menahan laju upahnya agak tidak memberatkan wilayah
               yang miskin.

                "Industri yang selama ini sudah beroperasi di wilayah yang UMK nya rendah, pasti
               juga akan kesulitan jika UMK nya harus mengikuti keseragaman upah di tingkat
               provinsi," ujar dia.


                Aspek Indonesia menilai, seharusnya Menteri Ketenagakerjaan lebih
               memprioritaskan untuk menghapus Peraturan Pemerintah No.78/2015 tentang
               Pengupahan karena telah melanggar Undang-Undang yang lebih tinggi.

                Yakni, UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan mengembalikan sistem
               pengupahan berbasis survei kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai dasar
               menentukan upah minimum, baik di tingkat provinsi, kota/kabupaten.


                "Ibu Ida Fauziah harus lebih adil dalam menerbitkan regulasi, sehingga nasib
               pekerja/buruh tidak semakin buruk," ucap dia.

                Mirah juga mengingatkan Menaker untuk memfungsikan Lembaga Kerja Sama
               Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional dalam menyusun regulasi
               ketenagakerjaan.





                                                      Page 159 of 211.
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165