Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019

Title BISA GERUS PERTUMBUHAN EKONOMI, SERIKAT PEKERJA TOLAK WACANA PENGHAPUSAN
SKEMA UMK
Media Name kontan.co.id
Pub. Date 15 November 2019
Page/URL https://nasional.kontan.co.id:443/news/bisa-gerus-pertumbuhan-ekonomi- serikat-
pekerja-tolak-wacana-penghapusan-skema-umk
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia menolak wacana Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang ingin menghapus skema upah minimum
kabupaten/kota (UMK).

"Dipastikan apabila rencana Menaker (Menteri Ketenagakerjaan) tersebut jadi
dilaksanakan maka akan memperburuk ekonomi negara, yang akan ditandai dengan
daya beli masyarakat yang semakin menurun," kata Presiden Aspek Indonesia Mirah
Sumirat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/11).

Mirah mengatakan, rencana menghapus UMK dan UMK Sektoral justru akan
menghambat pertumbuhan ekonomi karena semakin menggerus daya beli
masyarakat.

Wilayah yang masuk kategori miskin akan sulit mengejar UMK di tingkat provinsi,

sedangkan wilayah yang UMK nya sudah lebih tinggi akan terhambat kenaikan UMK-
nya karena harus menahan laju upahnya agak tidak memberatkan wilayah yang
miskin.

"Industri yang selama ini sudah beroperasi di wilayah yang UMK nya rendah, pasti
juga akan kesulitan jika UMK nya harus mengikuti keseragaman upah di tingkat
provinsi," ujar dia.

Aspek Indonesia menilai, seharusnya Menteri Ketenagakerjaan lebih
memprioritaskan untuk menghapus Peraturan Pemerintah No.78/2015 tentang
Pengupahan karena telah melanggar Undang-Undang yang lebih tinggi, yaitu UU
No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan mengembalikan sistem
pengupahan berbasis survei kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai dasar
menentukan upah minimum, baik di tingkat provinsi, kota/kabupaten.

Page 161 of 211.