Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019

Title FPB SUKOHARJO KAWAL PENETAPAN UMK 2020
Media Name krjogja.com
Pub. Date 15 November 2019
https://krjogja.com/web/news/read/114685/FPB_Sukoharjo_Kawal_Penetapan
Page/URL
_UMK_2020
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo meminta agar keputusan besaran Upah
Minimun Kabupaten (UMK) Sukoharjo tahun 2020 bisa memihak pada buruh.
Keputusan resmi gubernur diperkirakan akan turun 21 November nanti.

Ketua FPB Sukoharjo Sukarno, Jumat (15/11) mengatakan, terus memantau dan
mengawal menjelang pelaksanaan penetapan UMK 2020 Sukoharjo oleh gubernur.
Waktu penentuan tinggal satu pekan kedepan dan sangat dinantikan para buruh.
Diharapkan keputusan penentuan upah yang akan diterima buruh tahun depan bisa
memihak.

Keinginan buruh tersebut tidak lepas dari besarnya beban hidup buruh sekarang.
Sukarno, mencontohkan seperti adanya kenaikan iuran BPJS dan naiknya harga
kebutuhan pokok lainnya. Hal itu harus diimbangi dengan kenaikan upah yang
diterima.

"Apabila upah yang terima tidak sebanding maka jelas beban buruh semakin berat.
Karena itu FPB Sukoharjo menunggu hingga batas akhir kemungkinan penetapan
UMK oleh gubernur 21 November nanti," ujarnya.

Pemkab Sukoharjo sendiri sudah mengajukan usulan angka UMK 2020 ke provinsi
untuk mendapatkan persetujuan gubernur. Angka yang diajukan Rp 1.938.000 atau
mengalami kenaikan 8,66 persen dibanding UMK tahun 2019 sebesar Rp 1.783.500.

Angka yang diusulkan tersebut dikatakan Sukarno sejak awal memang tidak sesuai
dengan harapan buruh. Sebab usulannya jauh dari usulan buruh sebesar Rp
2.509.000. Meski tidak sesuai namun buruh Sukoharjo akhirnya tetap menerima.

Nantinya setelah UMK 2020 ditetapkan, FPB Sukoharjo meminta agar pihak
pengusaha juga konsekuen menaati keputusan. FPB Sukoharjo akan melakukan
pemantauan mengenai pelaksanaan pembayaran upah buruh tahun depan.

"Permasalahan sekarang buruh tidak hanya mengharap upah besar. Namun juga
kejelasan status dalam arti tidak hanya tenaga kontrak namun pegawai tetap. Selain
itu juga harus jelas jaminan mendapatkan BPJS Kesehatan dan BPJS
Ketenagakerjaan," lanjutnya.

Page 165 of 211.