Page 168 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019

Sementara itu, Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Ketenagakerjaan sejak awal
mengusulkan kenaikan UMK Bekasi 2020 sebesar 8,51 persen. Angka ini diperoleh
berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

Dengan ketentuan ini, kenaikan UMK dihitung berdasarkan tingkat inflasi dan
pertumbuhan ekonomi. Namun, sedari mula pula usul pemerintah ditolak kalangan
pengusaha dan buruh.

Buruh minta kenaikan 15 persen

Gabungan serikat buruh kompak meminta kenaikan UMK Bekasi 2020 sebesar 15
persen atau setara Rp 4,86 juta.

Mereka mengklaim, angka ini bukan datang dari langit, melainkan hasil dari survei
tiga pasar utama di Kota Bekasi dengan meneliti harga 78 item, termasuk listrik dan
sewa kontrakan.

Mereka merasa, metode ini lebih representatif ketimbang menggunakan Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Sebab, biaya hidup dirasa semakin tinggi.

"Salah satu contoh, kenaikan BPJS. Contoh lagi yang kita rasakan diam-diam: pajak
motor," ungkap Suparno, koordinator aksi unjuk rasa serikat buruh di luar rapat
finalisasi, Kamis sore.

Voting

Perundingan berjalan demikian alot karena semua pihak membawa kepentingan
masing-masing. Berjalan sejak pukul 11.00 WIB, rapat finalisasi itu baru kelar
sekitar pukul 17.30 WIB dengan metode voting.

Sebanyak 7 unsur pengusaha kompak tidak memberikan suara karena tak setuju
pemberlakuan UMK Bekasi 2020. Akhirnya, unsur pemerintah -- karena jumlahnya
paling banyak -- memenangi voting.

Sehingga, secara sah UMK Bekasi 2020 diusulkan naik hingga Rp 4.589.708 dan
sesuai mekanisme, paling lambat ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan
Kamil pada 21 November 2019.

Perwakilan buruh mengaku menerima hasil ini. Namun, perwakilan pengusaha
mengaku keberatan dengan berbagai dalih dan akan menyurati Wali Kota Bekasi
hingga Gubernur Jawa Barat soal keberatan itu.

Page 167 of 211.