Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019
P. 169

Title          UMK BEKASI 2020 DITETAPKAN NYARIS RP4,6 JUTA, APINDO MENOLAK
               Media Name     sindonews.com
               Pub. Date      15 November 2019
                              https://metro.sindonews.com/read/1459184/171/umk-bekasi-2020-ditetapka n-nyaris-
               Page/URL
                              rp46-juta-apindo-menolak-1573806679
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive














               Setelah dibahas cukup alot, Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Kota Bekasi
               akhirnya disepakati naik sebesar 8,51 persen menjadi Rp4.589.708 dari tahun
               sebelumnya Rp4.229.756. Ketetapan ini akan berlaku mulai awal Januari 2020.

               Kenaikan UMK itu disepakati berdasarkan hasil voting para peserta rapat Dewan
               Pengupahan dalam penetapan nilai kenaikan UMK di Kantor Dinas Ketenagakerjaan

               (Disnaker) Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi,
               Kamis (14/11/2019) malam. Dalam proses penetapannya sempat diwarnai aksi
               unjuk rasa dari buruh.

               Seluruh Dewan Pengupahan dari berbagai unsur melakukan voting untuk
               menentukan nilai kenaikan UMK. Sayangnya dalam voting tersebut, seluruh anggota
               perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tidak ada yang mau ikuti voting.

               "Kami menolak voting untuk UMK 2020," kata Nugraha, salah satu anggota Apindo
               Bekasi.

               Adapun alasan Apindo Kota Bekasi tidak setuju dengan UMK 2020, karena belum
               adanya hasil evaluasi UMK 2019 di Bekasi. Berdasarkan data yang dimilikinya, dari
               sekitar 3.000 lebih perusahaan di wilayah Bekasi masih banyak yang belum
               menjalankan UMK 2019." Jadi hanya 30 persen saja perusahaan di Kota Bekasi yang

               jalankan UMK 2019," katanya.

               Dengan fakta tersebut, Apindo meminta untuk melakukan evaluasi terkait UMK
               tersebut, namun tidak membuahkan hasil."Kami menilai Pemerintah Provinsi Jawa
               Barat maupun Kota Bekasi tidak menjalankan regulasi dan pengawasan dengan
               baik," ungkapnya.


               Apindo Kota Bekasi akan membuat surat resmi penolakan ke Wali Kota Bekasi
               maupun Gubernur Jawa Barat."Kami sudah mempersiapkan statement untuk ke
               pihak wali kota dan gubernur. Kita mempersiapkan surat itu, nanti kita sampaikan




                                                      Page 168 of 211.
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174