Page 171 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019
P. 171

Title          DPRD KOTA DEPOK NILAI RENCANA PEMBANGUNAN BLK TERLAMBAT
               Media Name     indopos.co.id
               Pub. Date      15 November 2019
                              https://indopos.co.id/read/2019/11/15/206761/dprd-kota-depok-nilai-ren cana-
               Page/URL
                              pembangunan-blk-terlambat/
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana membangun Balai Latihan Kerja (BLK).
               Tujuannya, mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian yang dibutuhkan
               perusahaan. Akan tetapi sejumlah kalangan menilai upaya itu sangat terlambat
               dikerjakan pemerintah daerah tersebut.

               Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok Manto Djorgi mengatakan
               rencana pembangunan gedung BLK telah dirancang sejak pertengahan 2019.
               Pembangunan BLK untuk mengatasi angka pengangguran. Apalagi, rata-rata tenaga

               kerja yang ada di kota tersebut belum memiliki skill yang dibutuhkan perusahaan.

               "Kami sudah melakukan penandatanganan kesepahama dengan Universitas
               Indonesia untuk membuat kajian terkait pembanunan BLK. Untuk membentuk calon
               pekerja andal dan punya keahlian," katanya saat ditemui di Balaikota Depok, Kamis
               (14/11/2019).


               Dijelaskan Manto juga, pertemuan dengan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi
               dan Bisnis UI dilakukan awal Agustus 2019 lalu. Beberapa kajian pun dibahas terkait
               pembangunan BLK tersebut. Seperti tujuan pembangunan BLK, jenis maupun
               program, dan kegiatan pengembangan sejumlah bidang.


               Wakil Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo mengatakan upaya membangun
               BLK yang digagas Dinasker Kota Depok sangat terlambat. Mengingat, empat tahun
               lalu legislatif telah memberikan saran tersebut tapi tidak dilaksakan. "Sudah telat
               sekali, daerah lain BLK sudah ada. Ini setelah 20 tahun jadi kota, baru sekarang
               mau mengajukan pembangunan BLK," terangnya.


               Hendrik juga mengungkapkan, pengajuan kajian pembangunan BLK itu karena
               Pemkot Depok telah kewalahan mengatasi angka pengangguran. Terutama pada
               kasus pengangguran terbuka yang tiap tahun bertambah karena besarnya jumlah
               kelulusan siswa tingkat SMA/SMK yang tidak bekerja.


               Sementara, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan
               pembangunan BLK yang akan dilakukan Pemkot Depok harus dibarengi



                                                      Page 170 of 211.
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176