Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 NOVEMBER 2019
P. 53

Title          UPAH MINIMUM KABUPATEN SUKABUMI 2020 DIUSULKAN RP3.028.531
               Media Name     jabar.antaranews.com
               Pub. Date      17 November 2019
                              https://jabar.antaranews.com/berita/120715/upah-minimum-kabupaten-suka bumi-2020-
               Page/URL
                              diusulkan-rp3028531
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               Sukabumi, Jabar - Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengusulkan ke Pemerintah
               Provinsi Jawa Barat kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sukabumi, Jabar
               pada 2020 mendatang Rp3.028.531.

               "Kenaikan UMK ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 terkait
               Pengupahan dengan parameter inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional," katanya
               di Sukabumi, Minggu.

               Usulan bupati terkait UMK tersebut melalui surat rekomendasi bernomor 560/8835-
               disnakertrans tertanggal 15 november 2019 yang kemudian diserahkan ke Gubernur
               Jabar Ridwan Kamil untuk ditetapkan.

               Kenaikan UMK sebesar 8,51 persen tersebut juga mengacu kepada surat edaran
               Menteri Ketenagakerjaan bernomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 tentang penyampaian
               data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto 2019.

               Selain itu, surat rekomendasi tersebut didasari atas hasil sidang pleno Dewan
               Pengupahan Kabupaten Sukabumi terkait pembahasan UMK 12 November lalu
               sehingga UMK Sukabumi yang awalnya Rp2.791.016 pada 2019 tahun depan
               menjadi Rp3.028.531.

               "Untuk yang menetapkan besaran UMK adalah Gubernur Jabar tetapi, dalam
               pengusulan besarannya kami mengacu kepada hasil sidang DPK Sukabumi,"
               tambahnya.

               Marwan mengatakan jika UMK tersebut sudah ditetapkan seluruh perusahaan yang
               ada di Kabupaten Sukabumi wajib melaksanakannya namun, jika ada yang
               keberatan bisa mengajukan penangguhan kenaikan upah tapi harus mendasar
               alasannya dan dapat diterima.

               Dengan naiknya UMK ini diharapkan bisa juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi
               warga namun, di sisi lain ia menginginkan masyarakat Kabupaten Sukabumi bisa
               memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya untuk berwirausaha sehingga, tidak
               selalu mengandalkan bekerja di pabrik atau perusahaan. (KR-ADR) .





                                                       Page 52 of 211.
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58