Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2020
P. 72
Title DRAF OMNIBUS LAW HARUS DIBUKA DAN BISA DIKOREKSI PUBLIK
Media Name sindonews.com
Pub. Date 10 Februari 2020
https://nasional.sindonews.com/read/1522492/12/draf-omnibus-law-harus- dibuka-dan-
Page/URL
bisa-dikoreksi-publik-1581329866
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menerbitkan rancangan undang-undang
dengan konsep Omnibus Law harus disoroti publik. Bahkan publik harus mengkritisi
dan melakukan koreksi.
"RUU Omnibus Law sampai hari ini masih misteri, seharusnya di buka dipublik
sehingga bisa dikoreksi oleh masyarakat," kata Analis Politik dan Direktur IndoStregi
Arif Nurul Imam, Senin (10/2/2020).
RUU ini memuat peraturan soal cipta lapangan kerja, fasilitas perpajakan dan Ibu
Kota Baru. Menurut Arif, penolakan RUU oleh sejumlah kalangan menjadi lumrah
karena ada potensi rancangan yang sengaja disembunyikan karena merugikan
buruh.
"Jika dibuka, ini tentu bisa diperdebatkan. Apabila merugikan buruh, misalnya bisa
ditolak dan mengajukan rancangan alternatif," ujarnya. ( ) Padahal menurut Arif,
berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 sesungguhnya mengatur
partisipasi masyarakat. Itu artinya masyarakat berhak memberikan dan mengoreksi
rancangan undang-undang.
"Jika merugikan masyarakat kecil dan hanya menguntungkan beberapa gelintir elit,
layak publik menolak," ujarnya.
(dam).
Page 71 of 76.
