Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 FEBRUARI 2020
P. 76
(PPTKIS)/perusahaan penempatan PMI yang menempatkan ketiga negara tersebut
sangat faham akan permasalahan yang ada, bahkan terang-terangan mengeluhkan
permasalahan di Singapura, sebagai contoh. Pemerintah hanya berani menekan dan
menindak P3MI, sedangkan permasalahan di hilir terus terulang," tegasnya.
Toni yang juga advokat ini meyakini bahwa pemerintah telah melakukan berbagai
kajian dan analisa atas permasalahan mendasar para PMI di tiga negara tersebut
dan pastinya mengetahui solusinya.
Kalau pemerintah benar-benar pro PMI, seharusnya tidak malu-malu untuk
mancontoh dan mengadopsi model penempatan PMI sektor PLRT ke Malaysia di
mana paska moratorium telah memberlakukan penempatan PMI yang nol rupiah
atau zero cost (tidak ada biaya yang dibebankan kepada PMI).
Pekerja kita dikenal sopan, loyal, pekerja keras dan tidak banyak menuntut. Semua
kelebihan PMI itu harus menjadi modal utama pemerintah untuk melakukan
bargaining position dengan Pemerintah di wilayah Asia Pasifik untuk memberlakukan
kebijakan zero cost dalam biaya penempatan.
Ia menambahkan, pasar kerja internasional di tengah kelesuan ekonomi dunia ini
masih merupakan potensi besar yang bagus bagi pemasukan remitansi Indonesia.
Peluang kerja ini merupakan solusi terbaik bagi penciptaan lapangan kerja dan
menggeliatkan ekonomi di pedesaan melalui kiriman remitansi PMI.
Karena itu, pemerintah harus berani me-moratorium penempatan PMI ke Singapura,
Taiwan dan Homgkong. Kalau Malaysia saja pemerintah bisa melakukan zero cost
untuk Malaysia seharusnya penempatan zero cost juga diberlakukan untuk ketiga
negara tersebut.
"Kami menilai, ini momen emas Menaker Ida Fauziah untuk melakukan terobosan
kebijakan dalam penempatan PMI sektor PLRT ke Asia Pasifik. Ini juga momentum
untuk membuat dan mengevaluasi Perjanjian Tertulis Pemerintah RI dengan
beberapa pemerintah negara tujuan penempatan PMI serta menuntaskan aturan-
aturan turunan dari UU 18/2017. Sebagai ibu sekaligus Menaker, kami yakin bu
Menteri akan lebih peka dan peduli terhadap hak-hak pekerja perempuan baik di
dalam maupun di luar negeri. Kami tunggu terobosan kebijakan Bu Menteri,"
pungkas Toni.
Page 75 of 76.
