Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2020
P. 50
Ia mengatakan beberapa waktu lalu saat penerapan "new normal" atau adaptasi kebiasaan baru
(AKB) diberlakukan, itu sekaligus menjadi masa pembukaan Hotel . Namun pada kenyataannya
tutup kembali karena tidak adanya pengunjung, sementara Karyawan harus diupah. Diakuinya
bahwa tingkat hunian memang sangat anjlok, saat ini hanya di angka 2-8 persen sehingga
konsekuensinya para Karyawan harus dirumahkan.
Sementara jika tidak dirumahkan maka gaji mereka tetap akan dipangkas, hanya menerima di
kisaran 25, 50 atau 75 persen. "Mereka memang memilih cenderung dirumahkan, karena
mereka berfikir bahwa jika kondisi normal kembali maka akan dipanggil lagi. Kita untuk
melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) juga kesulitan karena tidak ada uang untuk
bayar pesangon," katanya.
Pihaknya berharap peningkatan tingkat hunian di Hotel bisa bertumbuh hingga di angka 15
pada akhir 2020, yang pada kondisi normal di kisaran 48-50 persen.
"Pemerintah harus jalan secara simultan, melakukan penanggulangan COVID-19 sekaligus
menggerakkan ekonomi karena dengan hidupnya Hotel maka akan diikuti kehidupan pada 101
UKM. Kita berharap pemerintah daerah dan pusat melakukan kegiatan di Hotel jika pemulihan
sudah mulai membaik," kata Anggiat Sinaga.
Terkait tenaga kerja terdampak COVID-19, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov
Sulsel merilis total pekerja terdampak COVID-19 sebanyak 15.485 orang dari 1.174 perusahaan
se Sulsel per 21 Juli 2020.
"Data ini bersumber dari 18 kabupaten/kota di Sulsel, enam kabupaten lainnya sampai saat ini
belum mengkonfirmasi pekerja terdampak. Kita harapkan memang betul-betul tidak terdampak
di wilayah itu," kata Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) Disnaker Sulsel, Akhryanto.
Adapun rincian pekerja terdampak COVID-19 di Sulsel yakni total pekerja dirumahkan sebanyak
14.740 orang dan 5.018 di antaranya tetap dibayarkan upahnya, selebihnya dirumahkan tanpa
menerima upah sembari menunggu panggilan kembali bekerja. Sedangkan total pekerja yang
PHK sebanyak 745 orang dari 10 kabupaten/kota di Sulsel dengan angka tertinggi di Kota
Makassar 274 pekerja, disusul Kabupaten Maros 200 pekerja dan Kabupaten Pangkep 94
pekerja.[].
49
