Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2020
P. 45
Judul Praktik Perusahaan Ilegal Penyalur TKI Marak
Nama Media koran-jakarta.com
Newstrend PMI Ilegal
Halaman/URL http://www.koran-jakarta.com/praktik-perusahaan-ilegal-penyalur-tki-
marak/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-07-22 03:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Benny Rhamdani (Kepala BP2MI) Umumnya perusahaan-perusahaan illegal dimiliki
oleh pemilik modal yang memiliki atribut kekuasaan. Tapi kita harus basmi sindikat ini, demi
mencegah pengiriman PMI non prosedural seperti ini
Ringkasan
Badan Pelindungan Indonesia (BP2MI) menyebut banyak perusahaan ilegal yang tak berizin dari
Kementerian Ketenagakerjaan RI (SP3MI) memberangkatkan tenaga kerja Indonesia (TKI).
Kalaupun berizin, berdasarkan Kepmen Menteri Tenaga Kerja No. 151 Tahun 2020, pengiriman
pekerja migrant ke luar negeri untuk sementara dihentikan merespons pandemi Covid-19.
PRAKTIK PERUSAHAAN ILEGAL PENYALUR TKI MARAK
Makro JAKARTA - Badan Pelindungan Indonesia (BP2MI) menyebut banyak perusahaan ilegal
yang tak berizin dari Kementerian Ketenagakerjaan RI (SP3MI) memberangkatkan tenaga kerja
Indonesia (TKI). Kalaupun berizin, berdasarkan Kepmen Menteri Tenaga Kerja No. 151 Tahun
2020, pengiriman pekerja migrant ke luar negeri untuk sementara dihentikan merespons
pandemi Covid-19.
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani mengungkapkan 5,3 juta PMI saat ini nonprosedural akibat
ulah dari perusahaan-perusahaan bodong ini. Dia mencontohkan perusahaan bodong itu yakni
PT. Duta Buana Bahari dan PT. Nadies Citra Mandiri. Kedua perusahaan itu hendak
memberangkatkan 25 PMI ke Thailand, namun berhasil dicegat oleh aparat karena
nonprosedural.
Dia menambahkan aparat telah melakukan pengecekan status PT Duta Buana Bahari, yang
mana PT tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki izin SIP3MI dari Kementerian
Ketenagakerjaan dari total 318 P3MI. PT. tersebut terdaftar sebagai Lembaga Pelatihan Kerja
yang ijinnya dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
44
