Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2020

SERIKAT BURUH DI PERSIMPANGAN JALAN

Lagu legendaris Power in a Union yang ditulis oleh seorang aktivis buruh bernama Joe Hill pada
I913 tampaknya sulit untuk diselaraskan dengan kondisi dan perjuangan buruh di Indonesia
saat ini.

Yustinus Andri DP
Kehadiran RUU Cipta Kerja sejak lama telah menimbulkan polarisasi, terutama antara pekerja,
pemerintah dan pengusaha. Namun, kali ini perbedaan pendapat justru dialami antarserikat
pekerja.

Adapun, dalam pembahasan RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, serikat pekerja,
pengusaha dan pemerintah sepakat membentuk tim khusus. Tim itu terdiri dari unsur pekerja
beranggotakan 15 orang, terdiri dari perwakilan KSPSI AGN (3 orang), KSPI (3 orang), KSPSI
Yoris (3 orang), KSBSI (2 orang), KSPN (1 orang), K. SARBUMUSI (1 orang), FSPPN (1 orang),
FSP Kahutindo (1 orang).

Sementara itu, unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apin-do) dan Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) berjumlah 15 orang serta unsur pemerintah 25 orang.

Tim yang dibentuk pada 3 Juli 2020 tersebut merupakan wujud keterwakilan tiap unsur tripartit
dalam hubungan industrial. Selain itu tim tersebut dibentuk Kementerian Ketenagakerjaan
dengan tujuan mencari jalan keluar atas buntunya pembahasan klaster ketenagakerjaan.

Dalam sejumlah narasi yang digaungkan kubu pekerja, mereka menilai RUU Cipta Kerja klaster
Ketenagakerjaan memiliki ketentuan yang dapat menghapuskan upah minimum kabupaten/kota
(UMK), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

Selain itu, mereka juga menganggap beleid itu akan memperbolehkan pemberlakuan skema
upah perjam di bawah UMK, mengurangi besaran pesangon, penggunaan buruh outsourcing
seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan, jam kerja yang eksploitatif, penghapusan hak upah
saat cuti, akses yang lebih luas bagi tenaga kerja asing (TKA) berkemampuan rendah serta
hilangnya beberapa sanksi pidana untuk pengusaha dalam pelanggaran ketenagakerjaan.

Namun demikian, dalam perjalanannya unsur pekerja yang diwakili oleh sejumlah serikat
pekerja atau buruh tersebut harus berpisah di persimpangan jalan.

Pada 13 Juli 2020, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang dipimpin oleh Said Iqbal
mengumumkan bahwa mereka menyatakan keluar dari tim teknis tersebut. Langkah itu diklaim
Said dikuti pula oleh KSPSI AGN yang dipimpin oleh Andi Gani, dan FSP Kahutindo.

Keputusan itu secara umum didasarkan penolakan terhadap pemberlakukan klaster
ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Secara lebih perinci, Said mengatakan, keluarnya KSPI,
KSPI AGN dan FSP Kahutindo disebabkan oleh tim teknis yang dinilainya tidak memiliki
kewenangan untuk mengambil keputusan dan kesepakatan apapun.

Selain itu, KSPI menilai Kadin dan Apindo berlaku arogan karena secara sepihak mengembalikan
konsep RUU yang diusulkan oleh kubu pekerja. Sementara itu, Kadin dan Apindo tidak
menunjukkan draf usulannya.

Said menyebutkan, sebelumnya pada pertemuan perdana pada 8 Juli 2020, serikat pekerja yang
tergabung di dalam Majelis Pakerja Buruh Indonesia (MPBI) yang terdiri dari KSPSI AGN, KSPI,
dan KSBSI serta atas persetujuan serikat buruh yang lain menyerahkan satu draft bersama
sandingan RUU Cipta Kerja.

40