Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 JULI 2020

"Isi dari draft itu berisi analisa dan pandangan serikat buruh mengenai dasar penolakan kami
terhadap klaster ketenagakerjaan, kemudian mengusulkan agar UU No. 13 Tahun 2003
dijadikan sebagai perlindungan kesejahteraan yang paling minimal bagi pekerja/buruh,"
ujarnya, Jumat (20/7).

Selain terkesan dipaksakan, Said juga tidak ingin masukan yang disampaikan buruh hanya
sekadar ditampung. Untuk itu, di samping menarik diri dari tim, mereka pun memutuskan untuk
menolak diberlakukannya RUU Cipta Kerja, terutama klaster Ketenagakerjaan.
LEMPAR TANGGUNG JAWAB

Namun belakangan, serikat pekerja yang memastikan keluar dari tim teknis hanya tersisa dua,
yakni KSPI dan KSPI AGN. Sementara itu FSP Kahutindo yang awalnya diklaim ikut keluar
menyatakan masih berada dalam tim.

Said pun menyatakan, kelompok serikat pekerja yang masih bertahan di tim harus bertanggung
jawab penuh jika RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan pada akhirnya disahkan.

Menanggapi hal itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita
Silaban menampik anggapan keputusan konfederasinya untuk bertahan di dalam tim, secara
tidak langsung, sepakat dengan usulan-usulan pengusaha dan pemerintah dalam RUU Cipta
Kerja.

"Justru kami ingin mengawal dengan baik RUU Cipta Kerja dengan terlibat langsung dalam
perundingan resmi. Kami juga tidak ingin dianggap plin-plan karena sebelumya minta dibentuk
tim teknis namun akhirnya keluar begitu saja. Justru hal itu akan jadi titik lemah kita nantinya,"
ujarnya kepada Bisnis, Minggu (19/7).

Senada, Juru bicara Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristandi mengatakan
bertahannya sejumlah konfederasi dalam tim teknis merupakan bentuk konsistensi dalam
mengawal RUU Cipta Kerja.

TAK MEWAKILI

Sementara itu Apindo dan Kadin dalam pernyataan bersamanya menyebutkan dokumen yang
diserahkan KSPI dalam Pertemuan Tripartit belum mewakili seluruh SP/SB yang hadir. "Di
samping itu, dokumen tersebut bukanlah sebuah konsep, melainkan dokumen berjudul 'Cabut
Klaster Ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja'," tulis pihak Apindo-Kadin.

Dengan demikian, pihak pengusaha harus menghormati hal tersebut dengan mengembalikan
dokumen tersebut.

Selain itu, dalam undangan resmi Kementerian Ketenagakerjaan untuk pertemuan tripartit
mengenai RUU Cipta Kerja, dikatakan tidak terdapat agenda untuk tukar-menukar dokumen
konsep. Pertemuan tersebut diklaim sebagai bentuk kelanjutan pembahasan pasal per pasal
dalam RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan.

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan mengatakan, banyaknya
jumlah konfederasi atau serikat pekerja berskala nasional di Indonesia, justru menjadi
kelemahan bagi kubu pekerja dalam perundingan tripartit di Indonesia.

"Kekhawatiran tentang risiko banyaknya labor union di Indonesia telah muncul sejak lama.

Sebab dengan makin banyaknya serikat pekerja, maka akan makin banyak pula pendapat dan
keinginan," katanya kepada Bisnis, Minggu (19/7).

41