Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 JULI 2020
P. 12
Judul Para Menteri Tahu Diri
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Sidang Kabinet Paripurna Di Istana Negara
Halaman/URL Pg1&8
Jurnalis Okt
Tanggal 2020-07-02 05:20:00
Ukuran 296x329mmk
Warna Warna
AD Value Rp 186.480.000
News Value Rp 932.400.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Juliari P. Batubara (Menteri Sosial) Kita enggak mikirin kayak gitulah. Kita tugasnya
kerja saja, enggak mikirin reshuffle
negative - Suharso Monoarfa (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas)
Itu wilayah, wilayah kewenangan Presiden. Saya kira, saya nggak mau masuk ke situ
positive - Agus Suparmanto (Menteri Perdagangan) Itu kan hak prerogatifnya Presiden, kita
hanya kerja, kerja, kerja keras, kita nggak melihat ke sana. Kita sebagai pembantu . Presiden
harus bekerja keras sesuai kapasitas yang harus kita jalani
positive - Johnny G Plate (Menkominfo) Kalau soal reshuffle, dari sisi Nas-Dem, NasDem itu
bersama Bapak presiden. Satu tarikan napas dengan kebijakan Bapak Presiden. Apa yang
Presiden lakukan tentu kami dukung sepenuhnya. Tapi ini domain Presiden. Kita serahkan
kepada Presiden. NasDem akan dukung sepenuhnya
positive - Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri) Saya sangat percaya bahwa semua jabatan
apapun juga itu adalah amanah dari Allah SWT dan atas keputusan prerogatif Bapak Presiden.
Jadi kita harus hormati apapun juga
neutral - Tito Karnavian (Menteri Dalam Negeri) Saya sebagai Mendagri hanya bekerja saja
positive - Daniel Johan (Ketua DPP PKB) Kalau saya nggak apa-apa selama lebih strategis,
artinya itu amanah dan kepercayaan untuk mengabdi lebih luas
neutral - Daniel Johan (Wakil Ketua Komisi IV DPR) Kita serahkan komunikasi presiden ke ketum
partai koalisi
positive - Habiburokhman (Jubir Partai Gerindra) Kami nggak mau berspekulasi dan berandai-
andai karena kami sangat menghormati Presiden
neutral - Edhy Prabowo (Menteri KKP) Jawaban kami pasti seragam bahwa penentuan jabatan
menteri itu adalah hak prerogatif Presiden. Kita nggak mau berandai-andai, itu ranah Pak Jokowi
11

