Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 JULI 2020
P. 10
"Ada 34 norma ketenagakerjaan yang diawasi sebagaimana diatur dalam Permenaker tersebut,
salah satu norma kerja yang kami awasi adalah BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan bukan
semata-mata kita lepas, tapi ada tanggung jawab soal kepatuhan
terhadap keanggotaan BPJS Kesehatan," ujar Asep.
Pedoman
Asep menambahkan, bahwa Penandatanganan Kesepakatan Bersama juga menjadi pedoman
bagi UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor dalam melaksanakan operasional
pengawasan kepada badan usaha. Menurutnya, jika ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh
badan usaha, maka akan dikenakan sanksi mulai dari surat teguran, pemanggilan, nota
pemeriksaan hingga laporan kejadian.
"Kalau hanya ada pelanggaran soal BPJS Kesehatan, sanksinya bersifat ringan, tapi kalau ada
juga pelanggaran lainnya, misal terkait upah, nah itu bisa tindak pidana, bisa kurungan
(penjara). Sebenarnya ada pelanggaran perusahaan bukan hanya karena norma BPJS
Kesehatan tapi juga norma lainnya," sebut Asep.
Berdasarkan data yang dikirimkan BPJS Kesehatan Cabang Cibinong bahwa jumlah kepesertaan
BPJS Kesehatan untuk segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) Badan Usaha untuk cakupan
wilayah Kabupaten Bogor per 12 Juni 2020 tercatat sebanyak 551.098 jiwa. Kemudian jumlah
peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 998.752 jiwa.
Di tahun 2020 data jumlah badan usaha yang sudah dilakukan pemeriksaan terkait keanggotaan
BPJS Kesehatan ada 842 dari total badan usaha yang tercatat sebanyak 3.223. Adapun jumlah
badan usaha yang patuh atau terdaftar keanggotaan BPJS Kesehatan adalah 215, dan
pemeriksaan bersama dengan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor sebanyak 34
badan usaha, (dip)
9
