Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 JULI 2020
P. 5
Judul LPSK Mendorong Kasus Pemalsuan Sertifikat ABK Dikembangkan ke
TPPO
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Kasus Perbudakan ABK
Halaman/URL Pg12
Jurnalis NERACA
Tanggal 2020-07-02 06:17:00
Ukuran 109x123mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 4.360.000
News Value Rp 13.080.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Edwin Partogi Pasaribu (Wakil Ketua LPSK) LPSK berharap penyidik memproses
hukum ke-11 tersangka tidak sebatas pada pemalsuan, atau Undang-Undang ITE . karena
melakukan akses ilegal saja, tetapijuga mengaitkannya dengan tindak pidana perdagangan o-
rang
neutral - Edwin Partogi Pasaribu (Wakil Ketua LPSK) Angka ini bukan merupakan jumlah
keseluruhan dari korban peristiwa serupa
negative - Edwin Partogi Pasaribu (Wakil Ketua LPSK) kata dia. . Dia menyebut praktik
perdagangan orang sektor perikanan (ABK) biasanya melibatkan dua pihak, yakni penyalur dan
pihak perusahaa atau kapal penerima. Selain itu, kata dia, perbudakan pada sektor perikanan
ini juga melibatkan banyak negara sehingga masuk ke dalam kategori kejahatan lintas negara.
. Edwin mengungkapkan, data LPSK sepanjang 2015-2019, terdapat 122 korban TPPO yang
dibekali dokumen palsu. Khusus ABK sektor perikanan, LPSK telah memberikan perlindungan
kepada 232 korban mulai dari tahun 2013-Juni 2020.
negative - Antonius PS Wibowo (Wakil Ketua LPSK) LPSK siap bekerja sama dengan Polri untuk
mengkaji keterkaitan antara pemalsuan sertifikat pelaut dengan kasus-ka-sus TPPO sektor
perikanan lain, yang korbannya men -jadi terlindung LPSK
Ringkasan
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong kasus pemalsuan sertifikat anak
buah kapal (ABK) yang berhasil diungkap Polda Metro Jaya dan Ke-menterian Perhubungan,
dikembangkan kearah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). '
Diketahui, Polda Metro Jaya bersama timSatgas Kementerian Perhubungan menangkap 11
orang yang diduga memalsukan 5.041 sgrtifikat keterampilan pelaut, yang dalam aksinya para
tersangka melakukan akses ilegal terhadap situs resmi Kementerian Perhubungan. Hal tersebut
diungkap dalam jumpa pers yang digelar di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (25/6).
4

