Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 JULI 2020

LPSK MENDORONG KASUS PEMALSUAN SERTIFIKAT ABK DIKEMBANGKAN KE
TPPO

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong kasus pemalsuan sertifikat anak
buah kapal (ABK) yang berhasil diungkap Polda Metro Jaya dan Ke-menterian Perhubungan,
dikembangkan kearah tindak pidana perdagangan orang (TPPO). '

Diketahui, Polda Metro Jaya bersama timSatgas Kementerian Perhubungan menangkap 11
orang yang diduga memalsukan 5.041 sgrtifikat keterampilan pelaut, yang dalam aksinya para
tersangka melakukan akses ilegal terhadap situs resmi Kementerian Perhubungan. Hal tersebut
diungkap dalam jumpa pers yang digelar di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (25/6).

"LPSK berharap penyidik memproses hukum ke-11 tersangka tidak sebatas pada pemalsuan,
atau Undang-Undang ITE
karena melakukan akses ilegal saja, tetapijuga mengaitkannya dengan tindak pidana
perdagangan o-rang," ujar Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu dalam keterangan yang
diterima di Jakarta, Minggu (28/6).

LPSK menilai pemalsuan dokumen merupakan salah satu cara para pelaku TPPO mempermu-
dah para korban untuk dipekerjakan.

. Edwin mengatakan perdagangan orang dimulai sejak proses perekrutan, di mana korban
dijanjikan pekerjaan legal, majikan yang baik, dan penghasilan yang cukup, serta uang tali asih
untuk kelu-arga"Mereka para korban kemudian dibekali dokumen identitas palsu, KTP, dan
paspor," kata dia.

Dia menyebut praktik perdagangan orang sektor perikanan (ABK) biasanya melibatkan dua
pihak, yakni penyalur dan pihak perusahaa atau kapal penerima. Selain itu, kata dia, perbudakan
pada sektor perikanan ini juga melibatkan banyak negara sehingga masuk ke dalam kategori
kejahatan lintas negara.

Edwin mengungkapkan, data LPSK sepanjang 2015-2019, terdapat 122 korban TPPO yang
dibekali dokumen palsu. Khusus ABK sektor perikanan, LPSK telah memberikan perlindungan
kepada 232 korban mulai dari tahun 2013-Juni 2020."Angka ini bukan merupakan jumlah
keseluruhan dari korban peristiwa serupa," ujar dia.

Dia menambahkan, korban TPPO mendapatku) atensi khusus dari LPSK karena merupakan satu
dari delapan tindak pidana prioritas yang dimandatkan Undang-Un-dang Perlindungan Saksi dan
Korban.

Pada 2018, kata dia, terdapat 186 terlindung dari kasus TPPO, dan naik menjadi 318 terlindung
pada 2019. Angka tersebut menempatkan kasus TPPO pada posisi empat besar jumlah
terlindung LPSK pada 2019, setelah kasus kekerasan seksual anak, terorisme, dan pelanggaran
HAM berat.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo menambahkan, korban TPPO yang
menjadi terlindung LPSK.berasal dari berbagai profesi, jenis kelamin dan usia, termasuk anak.

Mereka bekerja di berbagai bidang, seperti pekerja hiburan, nikah kontrak, pekerja
sekskomersil, perkebunan, penjualan organ tubuh, ABK dan la-inya, yang terjadi di dalam dan
luar negeri.

5