Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 JULI 2020

menyerahkan keputusan kepada mekanisme forum pengambilan putusan. Sedangkan, Fraksi
PDI Peijuangan meminta penundaan pembahasan RUU Perlindungan PRT.

Ia mengatakan, catatan dan sikap fraksi yang disampaikan tersebut akan dilengkapi dengan
surat secara tertulis sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengambilan ke-
putusan. Menurut dia, catatan fraksi tersebut juga akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR
sehingga menjadi bahan tinjauan bagi pemerintah ketika menyusun daftar inventarisasi
masalah.
Rancangan UU itu sebenarnya telah diajukan sejak 2004. Sejak itu, RUU masuk dalam Prolegnas
hingga 2009 dan masuk prioritas Prolegnas pada 2010. Namun, pada masa kerja DPR 2014-
2019 RUU tersebut tidak dibahas lagi. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PPRT yang juga Wakil
Ketua Baleg \V01y Aditva mengatakan, kehadiran regulasi khusus itu merupakan upaya negara
dalam melindungi para pekerja rumah tangga.

"Ini menjadi salah satu manifestasi bagaimana negara hadir bagi entitas yang selama ini tidak
mendapatkanya, padahal dinamika kehidupan PRT cukup kompleks," kata dia.

Ia menjelaskan, persoalan PRT dengan segala dinamikanya bukan sekadar relasi antara pekerja
dan pemberi kerja saja. Menurut dia, perikehidupan terkait PRT juga sering ditemui seperti
penipuan, eksploitasi, bahkan hingga ke level perdagangan orang.

"Jadi, RUU ini bukan hanya bicara soal upah atau hak PRT dan kewajibannya. RUUini juga bicara
soal pencegahan atas potensi-potensi penindasan atas diri seorang manusia," ujarnya.

RUU Perlindungan PRT terdiri atas 12 bab dan 34 pasal. Hal-hal pokok yang diatur di dalamnya,
antara lain, soal perekrutan PRT, baik secara langsung maupun tidak langsung. "Salah satu spirit
mendasar dalam RUU ini adalah bahwa perlindungan terhadap PRT dalam relasi sosiokultural,
bukan hubungan industrialis," ungkap Willy.

Menurut dia, selama pembahasan RUU PPRT, Panja telah mengundang narasumber dari
berbagai pemangku kepentingan, antara lain, para pakar, aktivis buruh, kalangan LSM, sosiolog,
akademisi, hingga komisioner Komisi Nasionas HAM. Dengan disetujuinya draf RUU itu pada
Rabu (1/7), kata dia, maka tidak lama lagi aturan itu akan disahkan menjadi UU. Proses
selanjutnya adalah pem-bahasan di tingkat paripurna untuk kemudian diserahkan drafnya pada
pihak pemerintah. Jika semua telah selesai, untuk pertama kalinya kehidupan profesional PRT
akan dilindungi oleh UU. antaraed: ilham tirta

16