Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 JULI 2020

Maka terjadilah kontradiksi konsep antara pelatihan upskilling yang mantranya adalah kualitas
dan link and match dengan bansos yang mantranya kedaruratan (yang umumnya meminggirkan
kualitas). Perbedaan konseptual ibarat minyak dan air yang tidak mungkin dapat menyatu itu
juga berpengaruh pada orientasi peserta mengikuti Kartu Prakerja. Banyak peserta yang
orientasinya bukan untuk meningkatkan kompetensi, melainkan mendapatkan insentif pasca-
pelatihan.

Mekanisme dan teknik pelaksanaan
Permasalahan mekanisme dan teknik pelaksanaan Kartu Prakerja, di antaranya, pertama, sejak
awal tidak ada konsep atau ketentuan jenis ski 11 yang boleh/tidak boleh masuk dalam pelatihan
daring dan tak ada standardisasi kualitas video pelatihan atau kurasi lembaga pelatihan (content
provider). Akibatnya, banyak jenis video pelatihan yang kurang layak dimasukkan dan
kualitasnya lebih buruk dari video gratisan.

Kedua, sertifikat pelatihan tidak mengacu pada proses sertifikasi BNSP (Badan Nasional
Sertifikasi Profesi) sehingga output program diragukan akan diterima dunia kerja.

Ketiga, penunjukan platform digital sebagai mitra resmi sesungguhnya hanya memberikan
ruang adanya "pemain tengah" antara pemerintah dan lembaga pelatihan. Kehadirannya bisa
diabaikan karena hanya membuat teknis pelaksanaan lebih bertele-tele. Fungsi platform digital
sebagai tempat pelatihan daring juga tidak diperlukan karena www.praker-ja.go.id, situs resmi
program, bisa difungsikan untuk itu. Bagi peserta juga memberi kerepotan karena harus
mendaftar di www.prakerja.go.id dan ikut pelatihan di platform digital. Padahal, dua hal ini bisa
dilakukan di satu platform saja.

Keempat, mekanisme jual-beli antara platform digital dan 5,6 juta peserta program yang dibekali
dana APBN ma-sing- masing Rp 1 juta jelas-jelas pemborosan anggaran. Mekanisme ini bisa
menghabiskan Rp 5,6 triliun. Padahal, kalau pemerintah berhubungan langsung dengan
penyedia video pelatihan, yakni lembaga pelatihan, anggaran yang diperlukan hanya sekitar Rp
300 miliar (asumsinya diperlukan 1.500 video pelatihan dan harga per video Rp 200 juta).

Kelima, distribusi biaya pelatihan kepada peserta dan kemudian peserta membelanjakannya
(jual-beli) di platform digital merupakan bentuk komersialisasi program pemerintah yang
dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah seperti menciptakan
suatu pasar dengan jutaan konsumen, yakni peserta Kartu Prakerja, yang harus membelanjakan
uangnya di delapan platform digital yang dipilih tanpa melalui lelang. Peserta diperlakukan
dalam pola hubungan busi-ness to customer, bukan government to people.

Hal ini tak dapat diterima. Apalagi pola seperti ini mirip praktik transferpricing yang merugikan
negara dari sisi perpajakan.

Keenam, peserta yang terdaftar tak seluruhnya pencari kerja, ada juga yang masih bekerja. Hal
ini kurang tepat karena menutup/mengurangi kuota pencari kerja mendapatkan manfaat dari
Kartu Prakerja.

Permasalahan sisi hukum

Permasalahan dari sisi hukum adalah, pertama, ada indikasi konflik kepentingan dalam
penyusunan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi
Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Per-pres ini diundangkan pada 28 Februari 2020. Pada
saat dirumuskan dan diundangkan, Adamas Belva Syah Deva-ra---CEO Ruangguru, induk
perusahaan Skills Academy, salah satu platform digital mitra resmi Kartu Prakerja---adalah Staf
Khusus Presiden. Skills Academy saat ini menguasai porsi terbesar, 47 persen dari 702.974
transaksi jual beli video (Kompas, 17/6).

21