Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 JULI 2020

Indikasi konflik kepentingan lainnya adalah keberadaan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Wishnutama Ku-subandio sebagai Komisaris To-kopedia, yang juga merupakan platform digital
mitra resmi Kartu Prakerja. Namanya baru hilang dari posisi tersebut berdasarkan akta terbaru
Tokope-dia No 47 tanggal 19 Mei 2020 (Kontan, 21/5).

Kedua, ada indikasi Perpres No 36/2020 tidak disusun berdasarkan prinsip negara berdasarkan
hukum, tetapi negara berdasarkan kekuasaan. Hal ini tersirat dari apa yang tercantum dalam
konsideran "mengingat" Perpres No 36/2020. Konsideran tersebut hanya mencantumkan Pasal
4 Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden RI sebagai pemegang kekuasaan
pemerintahan. Perpres lain biasanya mencantumkan juga undang-undang atau peraturan
pemerintah terkait yang secara hierarki berada di atas perpres. Sejauh penulis ketahui, di era

Reformasi, bahkan di era Presiden Joko Widodo, hanya Perpres No 36/2020 yang begitu.
Ketiga, ada potensi Perpres No 36/2020 bertentangan dengan UU No 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan. Hal ini terlihat dari definisi "kompetensi kerja" dan "pelatihan" dalam Perpres
No 36/2020 berbeda dengan definisi di UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain itu, secara kelembagaan, pelaksana program Kartu Prakerja dipimpin oleh Komite yang
ketuanya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, padahal UU No 13/2003 memberi
kewenangan pelaksanaan urusan ketenagakerjaan kepada menteri yang mengurusi bidang
ketenagakerjaan.
Keempat, Perpres No 36/2020 berpotensi bertentangan dengan UU No 17/2003 tentang
Keuangan Negara. Perpres No 36/2020 mendefinisikan "platform digital" sebagai mitra resmi
pemerintah dalam pelatihan daring (Pasal 1 Ayat 10). Pasal ini diperkuat oleh Pasal 6 Ayat (2)
poin a yang mensyaratkan lembaga pelatihan harus bekerja sama dengan platform digital.
Ketentuan ini terlalu teknis karena menutup kemungkinan program dijalankan dengan opsi lain
yang lebih efektif dan efisien. Apalagi penunjukan platform digitalnya tidak melalui lelang.

Mekanisme ini berbeda dengan mekanisme penunjukan mitra pemerintah dalam pelaksanaan
program pemerintah sebagaimana diatur di Perpres No 16/2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Mekanisme yang tidak mengikuti Perpres No 16/2018 ini berpotensi
bertentangan dengan UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Solusi
Berdasarkan deskripsi permasalahan di atas, kami mengusulkan solusi agar program Kartu
Prakerja dihentikan total untuk tahun ini. Korban PHK, karyawan yang dirumahkan, serta pencari
kerja yang semakin terpuruk karena pan-demi Covid-19 langsung diberikan bansos saja. Siapkan
payung hukum tersendiri untuk pemberian bansos ini.
Program Kartu Prakerja dapat dilanjutkan tahun 2021 apabila pandemi telah usai dan dilakukan
perubahan mekanisme dan teknis pelaksanaan. Usulan penulis untuk perubahan tersebut adalah
sebagai berikut.

Pertama, program Kartu Prakerja harus mengacu kepada UU No 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan, UU No 1^/2003 tentang Keuangan Negara, dan Perpres No 16/2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kedua, menentukan jenis ski U mana yang pelatihannya cukup melalui pelatihan daring, harus
melalui pelatihan luring, dan kombinasi keduanya (daring dan luring).

Ketiga, khusus pelatihan daring, pemerintah langsung membeli video yang dihasilkan lembaga
pelatihan. Video yang dibeli adalah yang terbaik untuk setiap skill. Video disimpan di
www.prakerja.go.id. Peserta dapat menonton atau mengunduh video secara gratis. Platform
22