Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 JULI 2020

SISTEM JAMINAN MESTI TERINTEGRASI

Sistem jaminan sosial nasional semestinya terintegrasi dan dirancang untuk sebesar-besarnya
kepentingan rakyat Indonesia. Hal itu perlu diwujudkan dengan cara yang efisien dan optimal
sehingga mampu menjangkau semua lapisan masyarakat.

"Sistem jaminan sosial harus menjadi satu kesatuan," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Ha-riyadi B Sukamdani, dalam diskusi "Dewas Menyapa Indonesia" yang
digelar BPJamsos-tek secara daring, Rabu (1/7/2020). Acara itu mengusung dua isu utama,
yakni terkait penataan rumah rakyat serta relaksasi jaminan sosial tenaga kerja.

Menurut Hariyadi, Apindo sejak awal mendukung tersusunnya Undang-Undang No 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)- Masalah perumahan sudah diamanatkan
dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 46/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari
Tua (JHT). Selain itu juga dalam PP No 55/2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial.

"Intinya, BPJS Ketenagakerjaan dapat mengalokasikan 30 persen dari JHT untuk program
perumahan," ujar Hariyadi.

Kemudian terbit UU No 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang di beberapa
pasalnya mulai menyebutkan diperlukan suatu penggalangan dana untuk menyediakan
perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam perjalanannya muncul UU
No 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mengacu pada UU No 1/2011.

Menurut Hariyadi, Tapera dari awal mempunyai sumber yang memang berbeda dengan SJSN.
Walaupun demikian, kalau diurut sampai UUD 1945, bisa saja ketemu dasarnya.

"Poinnya adalah ketika bicara satu SJSN, situ sebetulnya sudah tercakup semua aturan mainnya,
lalu muncul Tapera, yang tadinya bertujuan memberikan fasilitas untuk MBR, tentu ini sesuatu
hal yang berbeda," katanya.
Saat pembahasan awal, ketika membedah UU Tapera, Apindo melihat bahwa hal seperti ini
membuat SJSN menjadi tidak terintegrasi.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar berpendapat, hak atas rumah dan hak atas
jaminan sosial berada pada satu kluster di UUD 1945 Pasal 28 H. "Jadi itu sebenarnya tanggung
jawab negara untuk menghadirkannya kepada seluruh rakyat," katanya.

Artinya, seluruh rakyat mempunyai hak. Namun, ada persoalan pada konstruksi di UU Tapera
dengan peraturan pemerintahnya. "Menurut saya, Tapera bagus, tapi tidak bisa menjawab hak
konstitusional rakyat," ujar Timboel.

Deputi Komisioner BP Tapera Ari Eko mengatakan, upaya pemerintah melalui UU No 4/2016 dan
PP No 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tapera--- yang baru dikeluarkan sekitar sebulan lalu-
--memastikan penataan rumah rakyat menjadi keniscayaan.

Ada 12 asas pengelolaan Tapera, termasuk kegotongro-yongan, kemanfaatan, dan keadilan.
Tapera bertujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang
berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan. Hal ini dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah
yang layak dan terjangkau bagi peserta MBR.

Visi BP Tapera adalah terwujudnya kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta
MBR melalui pembiayaan dana murah berkelanjutan berlandaskan gotong ro-yong. "Sumber
dana Tapera dari tabungan peserta dan juga sumber dana lain," kata Ari Eko.

(CAS)

18