Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 JULI 2020
P. 21
Judul Kartu Prakerja, Masalah dan Solusi
Nama Media Kompas
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL Pg7
Jurnalis Opini
Tanggal 2020-07-02 04:57:00
Ukuran 256x363mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 295.680.000
News Value Rp 887.040.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Pelaksanaan program Kartu Prakerja ditunda pemerintah. Begitupun dengan pembayaran untuk
platform digital dan lembaga pelatihan. Pemerintah selanjutnya meminta Komisi Pemberantasan
Korupsi dan kejaksaan meninjau ulang tata kelola Kartu Prakerja secara hukum (Kompas,
17/6/2020). Langkah ini menandakan pemerintah mendengar sikap kritis publik yang deras
terkait Kartu Prakerja. Dimensi permasalahan Kartu Prakerja dapat dilihat dari tiga pendekatan.
Pertama, momentum pelaksanaan. Kedua, mekanisme dan teknis pelaksanaan. Ketiga, hukum
KARTU PRAKERJA, MASALAH DAN SOLUSI
Pelaksanaan program Kartu Prakerja ditunda pemerintah. Begitupun dengan pembayaran untuk
platform digital dan lembaga pelatihan.
Pemerintah selanjutnya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan kejaksaan meninjau ulang
tata kelola Kartu Prakerja secara hukum (Kompas, 17/6/2020).
Langkah ini menandakan pemerintah mendengar sikap kritis publik yang deras terkait Kartu
Prakerja. Dimensi permasalahan Kartu Prakerja dapat dilihat dari tiga pendekatan. Pertama,
momentum pelaksanaan. Kedua, mekanisme dan teknis pelaksanaan. Ketiga, hukum
Menurut hemat penulis, momentum pelaksanaan Kartu Prakerja saat ini tidak tepat. Kartu
Prakerja adalah program untuk meningkatkan kompetensi (upskilling) para pencari kerja dalam
rangka menjembatani kesenjangan (gap) antara tersedianya banyak lowongan kerja (baru)
sebagai konsekuensi adanya pertumbuhan ekonomi dan kondisi tenaga kerja yang tidak
memiliki keterampilan (unskilled).
Tahun ini tahun krisis, pertumbuhan ekonomi turun drastis, bahkan bisa negatif. Jangankan
tersedia banyak lowongan kerja, yang terjadi justru pengurangan lowongan kerja, terlihat dari
banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Output Kartu Prakerja bisa mubazir karena tidak
bisa diserap dunia kerja. Pelaksanaan yang dipaksakan pada masa krisis menyebabkan Kartu
Prakerja dibebani misi pemberian bantuan sosial.
20

