Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 JULI 2020

persoalan yang dirasakan oleh para buruh dan pekerja yang totalnya hampir 1 juta jiwa.
Dirumahkan tanpa dibayar, di PHK tanpa pesangon, upah per hari sudah tidak manusiawi.

THR-nya dicicil," tegas Ketua Aliansi Buruh Jabar (ABJ) Ajat Sudrajat dalam orasinya. Dia
menjelaskan, para buruh juga mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk segera
mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota (UMSK) tahun
2020. "Aksi di depan Gedung Sate hari ini kita suarakan, teman-teman masih menerima upah
dan THR tahun 2019.
Mau masuk bulan Juli masih upah 2019. Untuk itu mendesak kepada Gubernur untuk segera
mengeluarkan SK UMSK untuk tahun 2020," tambahnya. Berdasarkan data yang dihimpun, upah
buruh di beberapa kota atau kabupaten masih mengikuti aturan tahun 2019. Sementara itu di
Depok, Bekasi, dan Cianjur sudah merekomendasikan UMSK. "Sampai saat masih belum selesai,
alasan COVID-19.

Mereka tidak berdaya menyejahterakan buruh di Jawa Barat. Kami menyampaikan kepada
Gubernur supaya cepat mengeluarkan SK UMSK," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) Jabar, Uu Ruzhanul Ulum menerima
audiensi serikat buruh. Dalam audiensi itu, Kang Uu menjawab aspirasi yang disampaikan
berbagai serikat buruh antara lain Aliansi Buruh Jabar, Aliansi Buruh Bekasi Melawan,
Konfederasi KASBI, dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.
Aspirasi buruh utamanya yakni menuntut Gubernur Jabar Ridwan Kamil segera meneken Surat
Keputusan (SK) terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Kang Uu menjelaskan,
setelah rapat pleno Dewan Pengupahan Jabar pada 11 Juni lalu, landasan hukum terkait UMSK
hingga kini terus diproses. Dirinya pun menampik dugaan buruh soal pengaruh pergantian
Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). "Kami sedang menelaah
dan me-review satu demi satu karena masih ada kelemahan.

Ganti Kadis tidak mengganggu (proses), tidak ada alasan menunda. Justru ketika rotasi-mutasi,
pesan kami kepada Kadis adalah meneruskan program sebelumnya dan mempercepat kinerja,"
ucap Kang Uu. Selain itu, Kang Uu menjawab aspirasi untuk mempertegas perlindungan kepada
buruh yang rentan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di masa pandemi COVID-19 serta
dari ketidakadilan pesangon ketika PHK.

"Jika ada aduan, sebut (nama) perusahaannya sehingga bisa kami panggil jika mereka memang
melanggar Undang-Undang. Kalau belum ada kesepakatan dan kesepahaman, bisa audiensi
sendiri antara Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan serikat buruh," kata Kang Uu. Soal
bantuan sosial (bansos) dan perlindungan kesehatan bagi buruh, Kang Uu menjelaskan bahwa
setiap warga Jabar yang menjadi miskin baru (misbar) akibat pandemi COVID-19 berhak
menerima bansos provinsi.
Dirinya pun menegaskan, bansos provinsi merupakan pelengkap dalam Sembilan Pintu Bantuan
sehingga tidak boleh ada warga yang dobel menerima bantuan. Sembilan pintu bantuan dari
pemerintah itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja,
bansos presiden di Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi), Dana Desa, bansos tunai Kementerian
Sosial, bansos kabupaten/kota, bansos provinsi, serta Gerakan Nasi Bungkus (Gasibu). "Karena
tidak ada pengkhususan judul kepada kelompok tertentu.

Tidak ada judul khusus, kalau memang misbar, dapat haknya. Jadi bansos sudah termasuk
untuk buruh, asal jangan sampai data dobel," tutur Kang Uu. "Yang sudah dapat Kartu PKH,
Kartu Sembako, dan lainnya, tidak dapat bansos provinsi. Jadi bansos provinsi sebagai
pelengkap. Jika memang belum terdaftar oleh RT/RW, sampaikan lewat (aplikasi) Pikobar,"

147