Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2020
P. 114
pandemi Covid-19. "Kalau okupansi di bawah 40 persen tentu operational cost kami
tidak bisa tertutupi, " kata Maulana.
Dari hasil pendataan seluruh PHRI wilayah Indonesia, kata Maulana, dampak Corona
bukan hanya tersentral di beberapa daerah saja, melainkan juga seluruh wilayah
Indonesia. "Kita butuh bantuan pemerintah untuk bersama-sama menanggulangi
permasalahan ini,"kata Maulana.
Sedangkan Yorrys Raweyai merespon positif langkah Menaker menanggapi dinamika
yang berkembang atas wabah Corona. Apalagi saat ini tenaga kerja baik tenaga
tetap, pekerja harian maupun outsourcing yang sangat terdampak dengan situasi
pandemik Convid-19 sudah resah.
"Tenaga kerja pariwisata di Bali dan daerah lainnya sudah resah. Kalau ada way out
(pemerintah), kami siap menjelaskan kepada pekerja pariwisata. Karena itu kami
butuh langkah-langkah pemerintah menghadapi situasi ini dan kami siap bantu
menjelaskannya, " katanya.
Menaker Ida menjelaskan kebijakan pemerintah untuk meng-realokasi anggaran
dalam penanganan Covid-19 yang akan difokuskan pada tiga hal yakni, pertama
anggaran kesehatan, terutama untuk penanganan Covid-19.
Kedua, jaring pengaman sosial (safety net) seperti program bantuan sosial untuk
Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar,
Kartu Pra Kerja dan Kartu Sembako Murah; Ketiga, insentif ekonomi bagi pelaku
usaha terutama UMKM, sehingga mereka tetap bisa berproduksi dan terhindar dari
terjadinya PHK.
"Terkait kebijakan moneter dan fiskal, Presiden Jokowi telah meminta seluruh
K/Luntuk merelokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya. Selain
itu pemerintah melakukan relaksasi, restrukturasi kredit dan membebaskan PPH
serta mempercepat program PKH, raskin, dana desa dan Kartu Prakerja,"kata Ida.
Menaker Ida menambahkan pihaknya juga sudah mengeluarkan Surat Edaran
Menaker Nomor M/3.HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan
kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
Garis besarnya mengatur pertama, mengupayakan pencegahan penyebaran dan
penanganan kasus terkait Covid-19 di lingkungan kerja; kedua, melaksanakan
perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait pandemik Covid-19.
Page 113 of 164.
