Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2020
P. 115

Title          ANTISIPASI PHK DI SEKTOR PARIWISATA, KEMNAKER IMBAU SP/SB DIALOG SOSIAL
                Media Name     investor.id
                Pub. Date      24 Maret 2020
                               https://investor.id/business/antisipasi-phk-di-sektor-pariwisata-kemna ker-imbau-spsb-
                Page/URL
                               dialog-sosial
                Media Type     Pers Online
                Sentiment      Positive








               JAKARTA,   - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak serikat
               pekerja/serikat buruh (SP/SB) dan pengusaha yang bergerak di sektor pariwisata
               agar mengedepankan dialog sosial dalam menghadapi dampak pandemik Covid-19.

               SP/SB dapat melakukan identifikasi pekerja yang membutuhkan program Kemnaker.
               Data dan informasi dibutuhkan agar dalam waktu dekat bisa segera mencari solusi
               melalui program kerja pemerintah.

               Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya telah
               berkoordinasi dengan 12 dinas ketenagakerjaan (disnaker) provinsi agar kepala
               disnaker mengidentifikasi pekerja yang terdampak. Baik pekerja yang mengalami
               Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan sehingga program Kemnaker
               tepat sasaran.

               "Dibutuhkan kerja sama yang mengedepankan dialog sosial untuk mencari solusi
               terbaik dan menghindari PHK. Situasi wabah Covid-19 saat ini tidak dikehendaki oleh
               siapapun. Bukan hanya masalah, pekerja, pengusaha dan pemerintah," ucap Ida
               Fauziyah dalam keterangan resmi yang diterima pada Selasa (24/3).


               Ida mengatakan pihaknya sedang melakukan realokasi anggaran untuk program-
               program yang bisa dimanfaatkan untuk menghadapi dampak Covid-19. Program-
               program tersebut antara lain pelatihan di BLK, kartu prakerja dan pemberian
               insentif, program padat karya, tenaga kerja mandiri (TKM), teknologi tepat guna
               (TTG), pelatihan vokasi.

               Kemnakerj juga sudah berkomunikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan telah
               meminta agar program pelatihan vokasi segera terealisasi.

               "Termasuk pemberian insentif bagi peserta pelatihan segera dinaikkan plafonnya
               atau menyesuaikan kebutuhan sebagaimana Kartu PraKerja yang mengalami
               penyesuaian," ucap Ida.

               Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Haiyani Rumondang juga mengajak SP/SB
               mengedepankan keterbukaan dalam dialog sosial. Pemerintah memahami bahwa
               kondisi saat ini, pengusaha dan pekerja sama-sama terdampak baik kelangsungan
               usaha maupun hak pekerja.






                                                      Page 114 of 164.
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120