Page 19 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 aGUSTUS 2019
P. 19
Bukan menggaji penganggur
Anggapan pro-kontra pun datang dari berbagai pihak lantaran salah satu wacana
dalam program kartu pra kerja ini adalah memberi insentif kepada peserta yang
merupakan anak-anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti
pekerjaan.
Beberapa orang menilai, pemberian insentif kepada beberapa golongan tersebut
sama dengan menggaji pengangguran.
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri pun membantah anggapan tersebut. Dia
menjelaskan, insentif yang diberikan digunakan untuk memastikan agar angkatan
kerja yang masuk dalam kategori yang telah disebutkan sebelumnya benar-benar
bisa bekerja sesuai dengan kompetensinya.
"Insentif jangan ditulis gaji, nanti niat baik salah. Ini untuk memastikan agar
angkatan kerja baru lulus SMA atau SMK yange nggak punya skill ketika dapat kartu
kerja maka bisa ikut pelatihan vokasi sampai dapat sertifikasi kompetisi dalam waktu
tertentu," ujar Hanif di Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Adapun nantinya, insentif diberikan setelah peserta program kartu pra kerja
mengikuti pelatihan selama setidaknya dua bulan. Kemudian, peserta program bakal
mendapatkan sertifikat kompetensi serta insentif dalam kurun waktu tertentu.
Hanif menjelaskan, pemberian insentif maksimal selama 3 bulan setelah selesai
pelatihan.
"Ini untuk bantu cari kerja, makanya disebut insentif, jangan tulis gaji," tegas dia.
prasyarat yang bakal ditentukan agar seseorang bisa menjadi peserta program kartu
pra kerja terbilang mudah, yaitu sebatas Warga Negara Indonesia yang berusia di
atas 18 tahun. Pemerintah pun bakal membentuk Project Management Officer
(PMO) yang mengawasi jalannya program Jokowi ini.
Selain itu, pemerintah juga bakal menggandeng platform digital untuk turut terlibat
dalam program kartu pra kerja. Hal itu dilakukan karena dalam desain
implementasinya, bakal dibagi menjadi dua jenis metode pengaksesan kartu, yaitu
digital dan reguler yang masing-masing bakal sebanyak 1,5 juta kartu dan 5 juta
kartu.
"Ini belum putus tapi sebagian besar 1,5 juta akan pakai platform digital (akses
kartu pra kerja). Cuma kita akan perjelas dulu, misal, platform digital hanya untuk
daftar. Kita harus lihat juga regulasinya," ujar dia.
Belum matang
Namun, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance
Page 18 of 81.
