Page 24 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 aGUSTUS 2019

Title BACAAN PENGAMAT: KARTU PRAKERJA MILIKI JOKOWI BERPOTENSI BERANTAKAN
Media Name wartaekonomi.co.id
Pub. Date 20 Agustus 2019
https://www.wartaekonomi.co.id/read242274/bacaan-pengamat-kartu-praker ja-miliki-
Page/URL
jokowi-berpotensi-berantakan.html
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics anda Finance (Indef),
Tauhid Ahmad mengatakan, rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk
menjalankan program Kartu Prakerja pada 2020 mendatang dinilai terlalu prematur
untuk direalisasikan. Ia mengatakan pelaksanaan Kartu Prakerja terlalu dini jika
dilakukan pada 2020. Sebab, menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan masih
memerlukan waktu untuk berkoordinasi dan menyamakan data terkini dengan
beberapa lembaga lain untuk mnyaring data masyarakat yang berhak menerima
kartu prakerja.

"Jadi bangun database saja itu perlu waktu 1 sampai 2 tahun, karena kan harus
melibatkan BPS untuk kartu Prakerja ini. Kemudian melibatkan industri terkait,
industri yang memang akan mengalami PHK dan sebagainya, mereka harus melapor
ke Kementerian Ketenagakerjaan, itu harus punya database," ucapnya kepada
wartawan di Kantor INDEF di Jakarta, Senin (19/8/2019).
Lanjutnya, ia menyebut Kartu Prakerja juga tidak bisa hanya diserahkan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, harus harus melibatkan kementerian
lainnya. Seperti, Kementerian pendidikan dan perindustrian.

"Kartu prakerja tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dia harus
berelevansi dengan siapa yang melakukan pendidikan dan pelatihan. Itu tidak boleh
dibebankan kepada BLK (Balai Latihan Kerja) saja, tetapi juga oleh Kementerian
Pendidikan kemudian Kementerian Perindustrian dan sebagainya itu yang belum
selesai," jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan database penerima kartu prakerja
supaya tidak menjadi permasalahan ketika kartu tersebut telah diluncurkan.

"Karena ini akan menjadi problem sosial yang akan meletup di kemudian hari kalau
tanpa ada persiapan yang matang untuk kartu prakerja," tegasnya.

Menurutnya, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah harus mulai bertahap
menyelesaikan beberapa kekurangan sebelum resmi menerbitkan Kartu Prakerja.
Yakni, melakukan ujicoba serta melakukan validasi data yang telah dibuat
pemerintah.
"Terlalu dini menurut saya, bertahap boleh di 2020 tapi paling tidak pendataan ini
harus dilakukan lebih dahulu. Verifikasi, ujicoba di sekian kota baru bisa meluas, tapi
kalau belum ada ujicoba kartu prakerja, datanya belum dikonfirmasi, divalidasi,
langsung meluas seluruh Indonesia ya menurut saya akan jadi berantakan nanti,"
tukasnya.

Page 23 of 81.