Page 20 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 aGUSTUS 2019
P. 20
Tauhid Ahmad menilai realisasi dari program tersebut terlalu dini. Sebab, hingga
saat ini pemerintah belum memiliki skema dan database untuk mendistribusikan
kartu pra kerja.
"(Untuk realisasi 2020) masih terlalu dini, menurut saya bertahap. Boleh dilakukan
2020 tapi pendataan harus dilakukan terlebih dahulu," ujar dia di Jakarta, Senin
(19/8/2019).
Tauhid menjelaskan, setidaknya pemerintah perlu untuk melakukan persiapan
selama satu hingga dua tahun dalam proses pengumpulan data siapa mengenai
ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk itu, Badan Pusat Statistik (BPS) harus turut
dilibatkan dalam proses realisasi wacana kartu pra kerja.
"Untuk realisasi itu pemerintah harus punya database, disinkronkan, karena kalau
tidak ada eligibility mengenai siapa yang berhak akan jadi pertanyaan dan jadi
masalah di kemudian hari terkait pertanggungjawaban," ujar dia.
Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan kerja sama dengan pelaku industri
yang memang berisiko mengalami PHK. Kemudian perlu pula dilakukan uji coba
program kartu pra kerja sebelum akhirnya dilakukan konfirmasi dan validasi data.
"Karena kalau tidak akan jadi problem sosial yang meletup di kemudian hari," ujar
dia.
Page 19 of 81.
