Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 APRIL 2020
P. 75
Penerimaan negara hanya mencapai Rp 1.760,9 triliun atau 78,9 persen dari target
APBN 2020 yang sebesar Rp 2.233,2 triliun.
"Penerimaan kita mengalami penurunan karena banyak sektor mengalami git sangat
dalam, sehingga outlook-nya kita di APBN 2020 untuk penerimaan negara bukannya
tumbuh, namun kontraksi," ujar Sri Mulyani .
Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan, belanja negara akan mengalami lonjakan dari
target APBN 2020 yang sebesar RP 2.540,4 triliun menjadi Rp 2.613,8 triliun. Hal
tersebut menyebabkan defisit APBN yang tahun ini ditargetkan sebesar 1,76 persen
dari PDB atau sebesar Rp 307,2 triliun melebar menjadi Rp 853 triliun atau 5,07
persen dari PDB.
"Belanja negara meningkat untuk memenuhi kebutuhan untuk segera
mempersiapkan sektor kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat yang
terdampak karena social distancing, dan langkah pembatasan mobilitas
membutuhkan jaminan sosial yang harus ditingkatkan secara extraordinary. Dan
juga kebutuhan untuk melindungi dunia usaha menyebabkan kenaikan belanja,"
jelas dia.
Bagaimana Nasib Swasta? Di sisi lain pemerintah telah meminta perusahaan untuk
tetap memberikan THR meski kondisi Covid-19 masih mewabah. Menko
Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan mengenai kebijakan tersebut.
"Kemudian tadi Bapak Presiden juga membahas yang terkait dengan kesiapan
sektor usaha untuk membayarkan THR," tukas Menko Perekonomian Airlangga
Hartarto dikutip dari kanal YouTube 'Sekretariat Presiden' pada Minggu (5/4/2020).
Airlangga mengimbau agar perusahaan swasta di Indonesia tetap memberikan THR
sesuai dengan UU yang berlaku.
"Dan ini diingatkan kepada swasta, bahwa THR ini menjadi sesuatu yang
berdasarkan Undang-Undang diwajibkan.
"Dan tentunya Kementerian Tenaga Kerja sudah menyiapkan hal-hal yang terkait
dengan THR tersebut," sambungnya.
Lebih lanjut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan kalau
pemerintah sudah memberikan keringanan bagi perusahaan-perusahaan di tengah
pandemi corona ini.
"Pemerintah sudah mempersiapkan dan memberikan stimulus kepada dunia usaha.
"Antara lain dengan PPh pasal 21 yang selama ini sudah diberikan ke sektor
pengolahan ini berdasarkan paket kemarin yang diluncurkan yaitu melalui Perpu dan
APBNP.
Page 74 of 179.
