Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 APRIL 2020
P. 76
"Dukungan sektor usaha ini diperluas, tidak hanya untuk sektor industri manufaktur
tetapi sektor terdampak lain.
"Termasuk terkait jasa, pariwisata, transportasi, dan sektor-sektor yang nanti akan
segera kami koordinasikan untuk ditambahkan," jelas Airlangga Hartarto.
Tidak sedikit perusahaan yang masih telat memberikan THR atau Tunjangan Hari
Raya. Padahal,THR hak karyawan yang tak boleh ditunda-tunda. Apalagi saat ini
virus corona mewabah dimana kebutuhan karyawan akan meningkat. Kabar
baiknya, Menaker akan memberikan denda kepada pengusaha yang telat
memberikan THR .
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan pengusaha yang
terlambat membayar Tunjangan Hari Raya ( THR ) pekerja atau buruh, akan dikenai
denda sebesar 5 persen dari total THR keagamaan yang harus dibayarkan.
"THR merupakan bagian dari pendapatan non upah." "Pengusaha wajib memberi
THR kepada pekerja atau buruh tujuh hari sebelum hari raya keagamaan," kata
Menaker Ida.
Hal tersebut dikatakan Ida seusai mengikuti Rapat Kerja (Raker) Teleconference
dengan Komisi IX DPR, di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Jakarta,
Kamis (2/4/2020).
"Denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR
keagamaan," kata Ida.
Menaker mengatakan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 78 Tahun 2015,
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2016, dan PP Nomor 78 Tahun 2015,
perusahaan wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja atau
buruh.
Artikel ini telah tayang di suryamalang.com dengan judul Rincian THR TNI-Polri dan
ASN eselon III Setelah Cair, Beda dari Tahun Lalu, Jumlahnya Berkurang
(SuryaMalang.com).
Page 75 of 179.
