Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2020
P. 12

Title          QODARI DUKUNG MODIFIKASI KARTU PRAKERJA, BEGINI PENJELASANNYA
               Media Name     jpnn.com
               Pub. Date      30 April 2020
                              https://www.jpnn.com/news/qodari-dukung-modifikasi-kartu-prakerja-begi ni-
               Page/URL
                              penjelasannya
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive
















               JAKARTA - Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari mendukung gagasan Bupati
               Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintah
               Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) agar seleksi dan distribusi program Kartu
               Prakerja diserahkan kepada gubernur-bupati masing-masing provinsi.

               "Saya sepakat, saya mendukung ide itu tetapi dengan modifikasi kartu prakerja
               yang dibagi menjadi dua bagian," ujar M. Qodari di Jakarta, kemarin.

               Bagian pertama, menurut Qoradi, Kartu Prakerja seperti sekarang yang orientasinya
               kepada evaluasi dan pelatihan dan itu baru dilaksanakan nanti setelah pandemi
               Covid-19 ini selesai.

               "Jadi untuk program ini sebaiknya ditunda saja dulu," ujar Qodari.

               Kemudian, bagian kedua adalah melanjutkan dengan membuat program bantuan
               sosial (bansos) bagi terkena PHK dan atau pengangguran. Oleh karena itu, sasaran
               dari program ini adalah membantu masyarakat yang terkena PHK dan
               pengangguran sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

               "Nah untuk bansos PHK dan pengangguran ini uang dan manajemen seleksinya
               diserahkan saja kepada kepala daerah," katanya.

               Seperti sebagian bansos yang ada sekarang ini, lanjut Qodari, ada yang lewat
               daerah dan ada yang melalui Kementerian Sosial. "Khusus untuk urusan bantuan
               PHK dan pengangguran serahkan saja ke pemerintah daerah untuk mengelola mulai
               dari seleksi siapa yang berhak menerima atau tidak, kemudian sampai dengan
               distribusinya," terang Qodari.

               Lebih lanjut, Qodari menjelaskan dengan memberi kewenangan kepada Pemda
               dalam urusan seleksi dan distribusi, selain meringankan beban pemerintah pusat,
               distribusi bantuan akan menjadi lebih efektif.





                                                       Page 11 of 181.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17