Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2020
P. 7

Title          POLITIKUS PKB: PASAL RUU CIPTA KERJA YANG TAK PRO RAKYAT, KITA CORET
               Media Name     merdeka.com
               Pub. Date      30 April 2020
                              https://www.merdeka.com/politik/politikus-pkb-pasal-ruu-cipta-kerja-ya ng-tak-pro-
               Page/URL
                              rakyat-kita-coret.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive














               Merdeka.com - Anggota Baleg asal fraksi PKB Sukamto menegaskan pentingnya
               membahas RUU Cipta Kerja (Ciptaker) dengan teliti. Dengan begitu, dapat
               ditemukan poin-poin mana saja dari RUU usulan pemerintah itu yang bermasalah
               juga poin saja yang merugikan masyarakat.

               Hal ini penting dilakukan agar RUU Ciptaker benar-benar membawa manfaat ketika
               akhirnya nanti ditetapkan sebagai Undang-Undang.

               "Untuk itu di dalam pembahasan saja nanti supaya kita lebih cermat dari pasal ke
               pasal mana yang pro rakyat, mana yang tidak pro rakyat. Yang sekiranya tidak pro-
               rakyat, ya kita coret. kita membahas justru kita mempunyai otoritas bisa meng-
               drop, bisa menggantikan, bisa perlunak atau mengubah sedikit-sedikit ini yang perlu
               diberikan suatu pemahaman," ujarnya dalam RDPU Baleg, Rabu (29/4).

               Pihaknya juga meminta agar pembahasan RUU Ciptaker tidak dilakukan dengan
               tergesa-gesa. Tujuannya untuk memastikan produk Undang-Undang yang
               berkualitas.

               "Satu hal, saya minta pembahasan ini jangan tergesa-gesa. Bahkan nanti sudah
               menjadi keputusan pun harus kita bahas berulang-ulang. Kita umumkan kepada
               masyarakat," tegas dia.

               1 dari 1 halaman Anggota Baleg asal fraksi Gerindra Hendrik Lewerissa pun
               menegaskan, bahwa poin-poin dalam RUU Ciptaker yang secara jelas bertentangan
               harus diubah.

               "Memang ada beberapa substansi (dalam RUU Ciptaker) yang secara nyata itu, kita
               tidak perlu perdebatan lagi, memang melanggar konstitusi. Misalnya soal
               kewenangan mengubah UU dengan peraturan pemerintah, hanya dengan konsultasi
               dengan DPR," terang dia.

               "Kalau substansi ini diterima menjadi UU, meski akan di-challenge masyarakat
               dalam judicial review di MK. Tapi kalau dia jadi UU ini sama saja dengan



                                                       Page 6 of 181.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12