Page 37 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JANUARI 2019
P. 37
Oleh sebab itu BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk menjadi sebuah lembaga
yang bersih untuk mengembangkan sikap antigratifikasi terutama di lingkungan
kerjanya.
Namun adapun tindakan yang akan diambil jika pekerja melakukan tindakan korupsi
atau gratifikasi setelah dilakukan beberapa peringatan adalah melaporkannya kepada
deputi direktur hukum untuk kemudian dilaporkan ke KPK.
Sebagai informasi, data pelaporan penerimaan gratifikasi BPJS Ketenagakerjaan dari
tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Hal inilah kemudian yang menimbulkan
kekhawatiran jika ke depannya akan semakin disalahgunakan.
Pada tahun 2016, terdapat 89 laporan gratifikasi dengan total barang yang diperoleh
sebanyak 523 dan total uang senilai Rp 308 Juta dan US$ 868. Tahun 2017 meningkat
menjadi 96 laporan gratifikasi dengan total barang 695 item dan uang senilai Rp 88
Juta.
Selanjutnya di tahun 2018, terdapat 152 laporan gratifikasi dengan total 1540 item
barang dan uang senilai Rp 554 Juta.
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja dan Antar Komisi dan Instansi KPK perwakilan Bali,
Sujanarko juga menyambut baik apa yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan ini. Ia
mengatakan meskipun BPJS Ketenagakerjaan ini bukan menjadi yurisdiksi KPK karena
bukan menggunakan dana APBN, namun dapat potensi besar di balik penerimaan
dana BPJS Ketenagakerjaan ini.
Saat ini dari hasil pendapatan BPJS Ketenagakerjaan per 2018 diperoleh dana sebesar
Rp 370 triliun dari nasabahnya. Hal ini bukan tidak mungkin menjadi godaan
seseorang melakukan tindakan korupsi atau gratifikasi.
Page 36 of 74.
