Page 38 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JANUARI 2019
P. 38
"Kita perlu tahu dana yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan sudah demikian besar,
infonya mendekati Rp 370 triliun. Pak agus sebagai Direktur Utama berinisiatif untuk
bangun tata kelola antikorupsi di dalam. Tentu KPK menyambut baik karena tujuannya
adalah untuk membangun kesejahteraan public," tegasnya.
Selanjutnya KPK berkomitmen untuk membangun dan meningkatkan tata kelola anti
korupsi dengan standar kompetensi yang diterapkan agar para pekerja yang
mendapat sertifikasi dapat melakukan pengawasan.
Apalagi saat ini sudah ada aturan terkait dengan kejahatan korporasi terkait dengan
gratifikasi, namun ke depannya Peraturan Pemerintah (Permen) No 13 tahun 2016 ini
akan kembali disempurnakan.
"Fenomena sekarang di mana sudah terbit permen 13/2016 yang disebut kejahatan
korporasi. Jadi sebetulnya korporasi bisa dinyatakan tersangka. Selanjutnya draf
undang-undang Tipikor sudah berjalan mudah-mudahan tahun ini bisa diajukan ke
DPR dan kita berupaya untuk menambahkan terkait dengan korupsi di sektor swasta,"
ungkapnya.
Page 37 of 74.
