Page 177 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2021

Elly juga menitikberatkan pada manfaat program Jaminan Pensiun (JP) yang masih sangat kecil
yaitu Rp 300 ribu hingga Rp 3,6 juta per bulan. Selain itu juga menyayangkan, sejak program
tersebut dijalankan sejak tahun 2015 hingga saat ini, belum dilakukan peninjauan kembali terkait
besaran iurannya.

Ia juga berharap peninjauan dapat dilakukan setiap tiga tahun sekali, sesuai ketentuan agar
manfaat yang diterima peserta maksimal.

Sebelumnya Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan
Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) dan perwakilan Serikat
Pekerja/Buruh guna membahas terkait pengawasan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan
Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) terhadap pekerja atau buruh yang
mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di masa pandemi Covid-19.

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker Indah
Anggoro Putri menyatakan bahwa peningkatan angka klaim JHT, salah satunya disebabkan
banyaknya pekerja yang mengalami PHK.

Selain itu pihaknya pun mendapati adanya pergeseran filosofi dari program JHT yang seharusnya
dinikmati ketika memasuki hari tua atau masa pensiun, namun banyak pekerja yang justru
mencairkan saldo JHT setelah PHK.
Hal tersebut didasari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 19 Tahun 2015 yang memungkinkan bagi para pekerja
untuk melakukan klaim JHT satu bulan setelah mengalami PHK.

Saat ini Kemnaker sedang melakukan revisi terhadap Permenaker tersebut untuk
mengembalikan kepada filosofi program JHT yang seharusnya.

"Kami merevisi Permenaker nomor 19 tersebut, kita kembalikan kepada filosofi JHT yaitu benar-
benar sebagai tabungan di masa tua sebagai amanat yang tertera dalam Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2004 dan juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2015," kata Indah.

Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Roswita Nilakurnia juga memaparkan data klaim JHT dalam
kurun waktu Desember 2020 hingga Agustus 2021 dan dirinya membenarkan bahwa selama
masa pandemi terjadi kenaikan jumlah klaim jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Hingga Agustus 2021, tercatat 1,49 juta kasus JHT dengan penyebab klaim didominasi oleh
pengundurkan diri dan PHK. Selain itu mayoritas nominal saldo JHT yang diklaim adalah dibawah
Rp10 juta dan range umur peserta paling banyak di bawah 30 tahun dimana merupakan usia
produktif bekerja.

Deputi Direktur Wilayah Jateng dan DIY Suwilwan Rachmat menambahkan tingginya klaim juga
terjadi di Jateng dan DIY dimana sampai September 2021 tercatat 204.584 kasus dengan total
pembayaran klaim Rp2.160.206.784.266,32.

"Sementara untuk pembayaran Jaminan Pensiun (JP) terdapat 56,192 kasus dengan total
Rp53.392.129.805,42," kata Willy, panggilan akrab Suwilwan Rachmat.

176