Page 181 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2021
P. 181
Abdi mengatakan bahwa ke-26 ABK tersebut sebelumnya bekerja di kapal ikan KM Laksana Baru
yang tenggelam. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan yang terjadi pada 26 September lalu
karena pada saat yang bersamaan terdapat tiga kapal ikan yang berada di sekitar lokasi kejadian
dan membantu evakuasi.
Selanjutnya, Abdi mengatakan bahwa setelah 11 hari setelah kecelakaan, pihak perusahaan dan
otoritas terkait belum ada yang menghubungi dan memfasilitasi ABK korban tersebut.
Dia meminta.
Peneliti DFW Indonesia Asrul Setyadi mengatakan bahwa KKP perlu meningkatkan standar
keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan awak kapal ikan Indonesia. "Penelantaran ABK di
Dobo sering terjadi dan luput dari perhatian pemerintah," katanya.
Dia menyarankan KKP perlu melakukan inspeksi rutin untuk memastikan standar keselamatan
dan tenaga kerja perikanan yang bekerja di WPP 718 atau Laut Arafuru.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan pelindungan terhadap
awak kapal perikanan di dalam dan luar negeri dengan berkomitmen meratifikasi Konvensi
Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) Nomor 188 tentang
Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan.
Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi menjelaskan bahwa konvensi itu merupakan standar
ketenagakerjaan internasional yang ditujukan untuk memastikan para pekerja yang bekerja di
atas kapal perikanan memiliki kondisi kerja yang layak.
"Pertemuan pada hari ini merupakan rapat konsolidasi internal Kemenaker dalam rangka
menyikapi perlu tidaknya Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188," ujar
Sekjen Kemenaker Anwar saat memimpin rapat pembahasan Konvensi ILO No.188 secara virtual.
Dia menegaskan pentingnya pelindungan bagi awak kapai perikanan melalui mekanisme
penguatan kerangka hukum nasional maupun dengan meratifikasi ketentuan internasional.
Wacana ratifikasi juga dilatarbelakangi beberapa permasalahan dihadapi oleh pekerja di sektor
penangkapan ikan seperti tindakan kerja paksa atau perbudakan dan adanya beberapa kasus
ketenagakerjaan yang menimpa Awak Kapal Perikanan Indonesia (AKPI).
180
